TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program pembelajaran selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penjelasan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) 2019.

Menurut opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Sesuai dokumen LKPP 2019, Komite X DPR RI mengapresiasi pelaksanaan APBN 2019 melebihi APBN Kementerian Pendidikan. Syaiful Huda, Ketua Panitia X DPR RI, mengatakan:“ Kebudayaan menyumbang 101,39%, riset, teknologi dan pendidikan tinggi Kemendikbud menyumbang 11,6% “dan memberikan laporan singkat pada Rapat Kerja Bersama Kementerian Pendidikan. Musyawarah Komite Kebudayaan dan Kebudayaan ke-10 DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020).) 21 Juli 2020 Menerima BPK RI perihal laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019.

Langkah-langkah yang telah dilakukan selama proses ini dan setelah dilakukan peninjauan adalah sebagai berikut: 1) Berikut adalah konten tertulis-penyelesaian hasil review yang disampaikan dan diserahkan kepada BPK RI Rencana aksi; 2) Terkait kepatuhan, terutama pengembalian dana ke Kementerian Keuangan, sebagian besar simpanan telah disimpan di Kementerian Keuangan, dan sisanya dalam pemantauan; 3) Tindak lanjut terkait dengan tindak lanjut pengembangan unit kerja. – – “Keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara di lingkungan Kementerian Kehakiman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan:“ Pendidikan dan Kebudayaan. -19

Sejak 2020 Sejak Maret lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan dan langkah serta solusi pendidikan selama pandemi COVID-19. — Salah satunya adalah pelonggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mana dinas pendidikan berhak Alokasikan dana BOS untuk penyediaan pulsa kuota internet untuk guru dan siswa.Mendikbud No. 19 Tahun 2020, Terkait Permendikbud No.8 Tahun 2020, Terkait revisi Juknis Umum, standarnya pada 9 April 2020 Dirilis. Persyaratan kuota bagi siswa, guru, siswa, dan guru. Hal ini menanggapi kekhawatiran masyarakat akan kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *