TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan resmi menutup keadaan darurat untuk mencegah tumpahan minyak di anjungan lepas pantai YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Northwest Java (PHE ONWJ). Perwakilan dari Administrasi Umum Angkutan Laut, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PTK Migas hadir. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, Manajer Umum PT. PHE ONWJ, perwakilan dari Kantor Wilayah Navigasi Tanjung Priok, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut (PLP) Tanjung Priok, Kuril KSOP, Marunda KSOP, dan Biro Perhubungan Laut KPLP. Administrasi Umum Angkutan Laut bekerjasama dengan PT. Pertamina dan instansi terkait bertindak cepat dan bekerja keras menangani kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi di pantai utama Jawa Karawang, Jawa Barat pada 12 Juli 2019. Menerapkan PT untuk menangani tumpahan minyak. PHE ONWJ, berdasarkan survey lokasi kami, tidak ada lagi tumpahan minyak di perairan sekitar Anjungan YYA-1. Makanya kita bisa matikan keadaan darurat, ”jelas Ahmed. Ahmed menambahkan, keadaan darurat ini sebenarnya sudah ditutup sejak Maret tahun lalu, namun karena Covid-19. Akibat wabah tersebut, pembatalan keadaan darurat baru akan diberlakukan pada Juli.

Terkait santunan masyarakat terdampak, Ahmed menjelaskan santunan masyarakat di wilayah Karawang, Bekasi dan Kepulauan Serib Hal itu dilakukan oleh PHE ONWJ. Ia mengatakan: “Saat ini, PHE ONWJ terus menetapkan penghitungan akhir besarnya santunan yang harus dibayarkan kepada seluruh warga terdampak mulai Juli / Agustus 2020,” ujarnya.

Aha Meide meyakini meski ditutup dalam keadaan darurat, PHE ONWJ tetap akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam proses pemulihan lingkungan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“PHE ONWJ telah menyusun rencana pemulihan fungsi lingkungan (RPFLH) ), hingga 9 tahap. Lima di antaranya telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat yang sama, 4 langkah selanjutnya menunggu persetujuan, dan rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus tahun depan. Selain itu, Ahmed juga menyampaikan bahwa PHE ONWJ dan semua pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, akan bekerja keras untuk meningkatkan Ahmed. “Oil Spill Response Plan” (OSCP) dapat meramalkan kemungkinan bencana tumpahan minyak di masa mendatang.

Mencegah bencana tumpahan minyak merupakan proses yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait. Ahmed menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan melalui pimpinan KPLP dan UPT terkait telah melakukan kegiatan pelatihan bersama secara berkala untuk Merespon tumpahan minyak. Lautan yaitu latihan pencemaran laut (Marpolex), atau dikemas dalam latihan simulasi penanggulangan bencana maritim (Silamusdila), melibatkan banyak kapal yang melibatkan berbagai elemen instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Ahmed mengatakan, Aktivitas Marpolex tidak hanya digunakan untuk pengujian personel dan peralatan, tetapi juga untuk prosedur pengujian, jalur kontrol, respon tumpahan minyak, serta komunikasi dan organisasi operasi pencarian dan penyelamatan (SAR). Lanjutnya, selalu dari tingkat regional, nasional hingga internasional. Di semua tingkatan … “Untuk itu, saya mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk mengikuti Mapolex National Race yang akan diadakan di Balikpapan. Ahmed menyimpulkan: “Selain itu, saya juga berharap semua pihak dapat berkontribusi untuk menyukseskan olahraga Marpolex internasional yang semestinya digelar di Indonesia pada 2021 atau ditunda hingga berakhir pada 2022.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *