Bandung TRIBUNNEWS.COM-Meskipun diperkenalkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan dalam bentuk DPR RI pada bulan Februari 2020, pemerintah masih memastikan bahwa ruang dialog yang berkontribusi dan meningkatkan RUU masih terbuka luas. Setelah BBPLK Bandung mengunjungi Bandung, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah melakukan dialog dengan perwakilan SP / SB, Rabu (3/11/2020).

Banyak dialog SP / SB dengan Menaker di Jawa Barat termasuk KSBSI, KSARBUMUSI, KSPN, KSPSI. Menaker mengatakan dialog ini merupakan upaya pemerintah untuk menjelaskan dengan jelas seluk beluk undang-undang hak cipta.

Membaca: Untuk menyelidiki kasus AICE, Kementerian Tenaga Kerja membentuk tim inspeksi tenaga kerja.

Menaker menyatakan bahwa dia akan terus mensosialisasikan Undang-Undang Cipta tentang pekerjaan SP / SB. Pada substansi dan aspek substantif dari RUU tersebut.

“Kami menyadari bahwa jika seseorang mengkritik atau menolak, kami harus terus menjelaskan banyak hal, itulah yang kami lakukan,” kata Menaker.

Terima kasih kepada SP / SB karena setuju untuk berpartisipasi dalam dialog, baik untuk memberikan dukungan dan mengkritik RUU tersebut. Menaker berkata: “Yang paling penting adalah teman memahami masalah yang ada di luar, dan banyak hal yang berbeda dari ketentuan UU Hak Cipta.” Pelatihan dan penempatan lulusan. Tujuannya adalah untuk melatih tidak hanya SDM dalam pelatihan BLK. Tapi ini juga menjamin pelatihan lulusan di pasar kerja. “” Saya yakin bahwa BLK bekerja sama dengan industri dan juga mengikuti kebutuhan industri. Kemudian, penempatan ditentukan oleh industri, “kata Menaker. -Membaca: Pengamat: Menolak UU Komprehensif harus dilihat dengan jelas-Membaca: Presiden PKS akan bertemu dengan SBY untuk membahas Jiwasraya tentang hukum komprehensif-Dengan perkembangan teknologi, Menaker juga berharap untuk “ memastikan bahwa BLK mampu Promosikan pelatihan pekerja baru dan lama hingga korban dipecat.

Setelah itu, kebijakan akan diperkuat melalui rencana kartu kerja. Rencananya adalah untuk mengidentifikasi, meningkatkan, dan kualifikasi ulang. Rencana tersebut akan dilaksanakan melalui pelatihan di BLK pemerintah, LPK swasta dan pusat pelatihan industri. Dia berkata: “Karena itu, mengingat kebutuhannya (peningkatan keterampilan sumber daya manusia), dia tidak dapat didorong hanya oleh program pelatihan BLK.” (BJN *)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *