TRIBUNNEWS.COM-Izin pembakaran lahan berdasarkan UU No 32/2009 memicu beragam tafsir dan terkadang kontroversi karena diyakini melemahkan kemampuan hutan dan lahan untuk terbakar. Sebelum melakukan pembakaran lahan, merupakan kebiasaan bagi setiap masyarakat adat untuk menanam hingga 2 hektar lahan untuk penanaman tanaman lokal dan menerapkan sistem firewall untuk mencegah api menyebar ke daerah sekitarnya.

Namun, dalam beberapa kasus, pelaku pembakaran telah secara efektif menggunakan celah ini untuk mengontrol dan mengatasinya. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya mencari solusi atas masalah tersebut melalui langkah-langkah aktif dan kooperatif, pertama-tama mendengarkan pendapat dari berbagai pihak, seperti perwakilan masyarakat adat, ulama, organisasi swadaya masyarakat Daya (LSM), anggota DPR dan DPRD. , Perwakilan dari berbagai kementerian / lembaga

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan diskusi panel (FGD) bertajuk “Solusi Cerdas Lokal Pembukaan Lahan Kurang dari 2 Hektar” Pembakaran Lahan. Hal tersebut di atas dilaksanakan pada Selasa pagi (2020/7/14).

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong memimpin FGD. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa penggunaan api untuk bercocok tanam dalam kegiatan pembukaan lahan adalah adat. Kearifan masyarakat merupakan amalan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat nusantara, dan diwariskan dari generasi ke generasi terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. – Menurutnya, praktek pembakaran lahan oleh masyarakat adat harus Ditempatkan dalam peraturan yang benar agar kearifan lokal terbukti berdampak positif pada proses membantu ketahanan pangan, ketahanan dan keanekaragaman hayati, serta tidak boleh dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab Pembakaran lahan yang merugikan kepentingan umum.

“Kita harus segera menulis teks kebijakan untuk memperbaiki dan memperkuat organisasi pembukaan lahan dengan cara membakar metode ini sebagai bagian dari ‘solusi permanen untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.’ Wakil Menteri Aru mengatakan bahwa sebagai “presiden pendidikan”, masyarakat mengizinkan lahan yang terbatas untuk dibakar.

“Kami siap memberikan pendampingan dalam proses legal review. Singkat cerita, ini yang paling tepat untuk kami dan harus ada penutupnya agar kami bisa membantu masyarakat.” Katanya … Kemudian dalam diskusi yang diikuti sekitar 70 orang, 34 orang di antaranya mengemukakan pendapatnya dan mendapatkan beberapa rumusan untuk didiskusikan. Permasalahan yang muncul adalah perlu adanya antisipasi terhadap pihak-pihak yang akan bertindak – beberapa narasumber dihimbau untuk tidak melarang kearifan lokal di masyarakat.Hal ini bukan karena kesalahan masyarakat, tetapi karena kebijakan pemerintah untuk menangani masalah ini kurang kuat, sehingga mudah menimbulkan Celah hukum.

Mengakhiri diskusi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyimpulkan bahwa secara umum para pembicara sepakat bahwa sistem pertanian tradisional masyarakat adat yang menggunakan teknologi pembakaran harus tetap dipertahankan, namun harus ada syarat adaptasi dan inovasi. Teknologi dan teknik untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pembahasannya menggugah pendapat dan kontribusi para narasumber, termasuk perlunya merumuskan kebijakan khusus pemerintah terkait pembentukan kawasan pertanian tradisional yang tetap mempertahankan tradisi dan praktik pertanian tradisional di masing-masing daerah. RTRWP / RTRWK. Untuk menyusun laporan yang lengkap dan lengkap perlu dibuat peta kegiatan wilayah menurut tipe ekosistem (dataran rendah dan dataran tinggi), daftar sebaran spasial dan jumlah petani tradisional, termasuk jenis produk yang ditanam, teknik dan kearifan yang digunakan dalam praktik pertanian tradisional. . Database yang efektif. Terkait pertanian tradisional.

Selanjutnya, perlu untuk meningkatkan dan memperkuat rencana dan anggaran, otorisasi, pengenalan dan transfer teknologiogi pengolahan lahan tidak mudah terbakar (PLTB), mendapatkan hak pengelolaan hutan, pemerintah, swasta dan kelompok tani tradisional padat lainnya intensifikasi dan bantuan lainnya.

Selanjutnya, dukung dan persiapkan spesifikasi dan standar teknis terkait dengan prosedur operasional (SOP) transformasi dan peningkatan produktivitas lahan, sehingga dapat diperkenalkan dan ditekankan di kalangan petani tradisional. Genetika (beras, sayur, dll), bagian dari budaya pertanian dan identitas budaya nasional, hak kekayaan intelektual tradisional, harus dilindungi dan diterima, dan tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan begitu saja. Dia berkata: “Kami dapat mengizinkan perwakilan dari semua bapak dan ibu yang berpartisipasi dalam diskusi ini berpartisipasi dalam kelompok,”. Dia menambahkan. Bocor di ruang obrolan. Menurutnya pendapat tersebut akan sangat bermanfaat untuk memperkuat wacana politik yang akan disusun, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan yang baik bagi pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan terkait masalah ini ke depan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *