TRIBUNNEWS.COM-Di bidang keselamatan dan keamanan sungai, danau, dan penyeberangan pejalan kaki (SDP), peningkatan kemampuan sumber daya manusia transportasi (SDM) menjadi salah satu tugas penting sektor transportasi. Setelah PM No. 122/2018 berlaku, Administrasi Umum Angkutan Darat, yang sebelumnya disediakan oleh Administrasi Umum Angkutan Darat dan Laut, kini telah secara resmi menerapkan fungsi jaminan keselamatan transportasi laut dari SDP. Oleh karena itu, Departemen Transportasi Darat memberikan saran teknis di lingkungan transportasi SDP untuk mendukung fungsi keselamatan dan keamanan pengiriman SDP. , Sedang dalam proses. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak rekan-rekan dari TSDP Council dan peserta bimbingan teknis hari ini untuk bekerja sama mempercepat implementasi fungsi keselamatan dan keamanan SDP. Angkutan sehingga Administrasi Umum Angkutan Darat bisa sepenuhnya melaksanakannya, “kata Pandu Uniant, Plt. Direktur Angkutan Sungai Hanoi, Danau dan Penyeberangan, di Hotel Green Peak, Rabu (22/7) siang, saat Konferensi Bogor di Jawa Barat, Adapun “Pedoman Teknis Prosedur Audit Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-Code) akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020. Secara garis besar, Bimtek akan membahas dua materi yaitu “Safety Management Certificate” (SMC) dan Compliance (DOC) ): Pan Du menyatakan melalui “Pedoman Teknis Prosedur Tinjauan Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-CODE) ini bahwa Administrasi Umum Angkutan Darat siap untuk memenuhi penerbitan Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) dan Dokumen Kepatuhan Kapal (DOC) SDP. Berdasarkan konsultasi teknis ini, perwakilan dari Balai Pengelolaan Angkutan Darat (BPTD) dan biro TSDP seluruh Indonesia mengikuti konsultasi teknis tersebut. Jumlah peserta sebanyak 35 orang. Oleh karena itu, seluruh peserta diwajibkan untuk memberikan bimbingan teknis guna mempersiapkan tantangan tersebut. Untuk menghadapi tantangan dan masalah yang akan terus ada. Meningkatnya permintaan dan tuntutan akan layanan transportasi SDP yang aman, nyaman dan terjamin di masyarakat semakin meningkat.Pertumbuhan sektor ekonomi, terutama konektivitas wilayah, distribusi logistik dan kawasan wisata strategis nasional (KSPN) semakin cepat.Kita dapat memahami bahwa tugas tersebut tidak Memang tidak mudah, namun saya yakin dan percaya bahwa melalui kerja keras, koordinasi dan komunikasi yang baik serta kerjasama dengan berbagai partai politik, kita dapat mencapai tujuan ini bersama-sama. ‚ÄúPandu yang terbuka untuk umum ini juga menghimbau agar juknis peserta berperan aktif dalam mempersiapkan pelaksanaan PM 122/2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan.Bentuknya sebagai berikut:

1. Rencana perbaikan / pembangunan fasilitas SDP yaitu Pembangunan kapal penyeberangan, bus air, dan kapal patroli;

2. Rencana peningkatan / pengembangan infrastruktur SDP, yaitu pembangunan pelabuhan / terminal di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan rencana strategis 2020-2024;

3. Menyusun regulasi, yaitu Tanggung jawab, fungsi dan kewenangan terkait hal-hal, terutama yang terkait dengan keselamatan kapal SDP, lalu lintas dan navigasi, fungsi portabel dan sertifikat yang terkait dengan patroli dan penegakan hukum di wilayah tersebut.Departemen SDP;

4. Memperkuat hubungan dengan Poltrans SDP Palembang dan / atau Kerja sama BP2TL Ditjen untuk meningkatkan kapabilitas SDM yaitu menyelenggarakan program pelatihan (khusus untuk personel patroli, STC dan pelatihan operator bandara serta pelatihan keterampilan SDP Hubla lainnya);

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *