JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Penjaga Pantai dan Laut (KPLP) mengikuti webinar hukum laut yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Angkatan Laut Republik Indonesia dengan tema identifikasi kawasan perlindungan lingkungan laut. Webinar dibuka oleh Laksamana Kresno Buntoro selaku Kepala Kantor Hukum Angkatan Laut Indonesia dan dilengkapi oleh berbagai narasumber dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pangkalan Angkatan Laut Banten, kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab di penghujung acara.

Dalam webinar tersebut, Ahmad selaku Kepala Dinas Kelautan dan Pantai sebagai penasehat menjelaskan mekanisme penunjukan Kawasan Laut Khusus Sensitif (PSSA) dan Kawasan Konservasi Laut (KKP) Dan artinya. — PSSA adalah mekanisme yang digunakan oleh negara pantai untuk melindungi wilayah laut mereka dari pengaruh buruk kegiatan pelayaran internasional. Pada agenda Marine Environmental Protection Committee (MEPC), pertemuan IMO ke-72 selaku PSSA membahas kawasan Nusa Penida dan Kepulauan Gili di Selat Lombok, ”ujar Ahmed.

Harus diperhatikan Beberapa elemen mendirikan bangunan atau fasilitas bawah air untuk mendukung penandaan kapal bawah air atau fasilitas yang akan dibangun sesuai dengan peraturan saat ini, dengan tetap tidak merusak bangunan atau fasilitas Dewan Bantuan Navigasi (SBNP) dan fasilitas telekomunikasi maritim, harap Perhatikan ruang bebas dalam pembangunan poros, jembatan dan koridor untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

“Pasal 5 peraturan pemerintah telah mengatur pembangunan atau instalasi bawah air fasilitas pada tahun 2010, Pasal 127 ketentuan tentang navigasi Dan tata cara pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 129 tahun 2016 tentang navigasi maritim di perairan. A. hmad mengatakan:

Manfaat penerapan PSSA bagi perlindungan lingkungan laut adalah dapat mengatasi kerusakan kawasan yang disebabkan oleh transportasi internasional, meningkatkan keselamatan maritim dan mendorong pelaporan, serta membuat masyarakat dan pelaut peka dan peka terhadap transportasi. Mendidik tentang risiko dan mencegah perilaku ilegal yang tidak terdeteksi.

“Penerapan PSSA dapat meminimalkan potensi ancaman yang disebabkan oleh navigasi dan aktivitas pelayaran lainnya, pencemaran yang disengaja maupun tidak disengaja, dan kerusakan fisik pada habitat bawah air.”

Selain itu, Ahmed juga Jelaskan kepada Marine Protected Area (MPA) bahwa ini adalah kawasan yang ditentukan oleh peraturan nasional untuk melindungi lingkungan tertentu.

“Indonesia dapat merumuskan tindakan perlindungan dan kawasan lindung laut untuk perairan pedalaman, perairan teritorial dan perairan kepulauan melalui peraturan nasional, Kata Ahmed, hal ini merupakan hasil persetujuan International Maritime Organization.

Se sebagai referensi, terdapat beberapa kawasan lindung di perairan Indonesia, yaitu perairan Pulau Pié, perairan Kepulauan Anambas, perairan Gili Anyer, Perairan Gilimino dan Gili Trawangan, Laut Perairan Sawu, Perairan Kepulauan Kapoosan, Perairan Laut Banda, Perairan Tenggara Kepulauan Aru, Perairan Raja Ampat , Perairan Vizio Barat dan perairan Kepulauan Paddo. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *