JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka peningkatan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Achsanul Qosasi menyampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2019 yang disampaikan oleh Biro Pengendalian Agung Kementerian Sosial Republik Indonesia (BPK) pada hari Jumat (24 Juli 2020). Kantor Cawang di Jakarta Timur. Memenangkan opini WTP empat kali berturut-turut. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018 dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. -Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos untuk terus meningkatkan anggarannya terutama untuk belanja bansos.Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos menjadi yang terbesar diantara seluruh kementerian / lembaga. – “Saya memberikan penghormatan atas pencapaian ini. Predikat WTP dapat kita raih dan pertahankan dalam kondisi anggaran yang terus meningkat. Menurut saya hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh dari Kemensos di semua tingkatan, terutama dalam transparansi Dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Tentunya pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan kepemimpinan tim review BPK, ”kata Juliari, Menteri Sosial. -Sesuai dengan regulasi kesehatan, dilaksanakan seremoni LHP Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2019. Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal Hartono Laras Inspektur Jenderal Dadang Iskandar dan jajaran Eselon I dan II Kementerian Sosial turut mendampingi Menteri Sosial Juliari. Melalui implementasi rencana perlindungan sosial yang telah dilaksanakan, dampak Covid-19 dalam penerapan jaring pengaman sosial telah teratasi, yang merupakan bagian dari percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan. Karena bansos yang diterima khusus akibat dampak Covid-19 tahun ini meningkatkan nilai anggaran, anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp 124,4 triliun. Menteri Sosial menyatakan tata kelola fiskal yang baik sejalan dengan kebutuhan dalam situasi krisis dan harus diikuti secara cepat dan tepat, hal ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola. Pendapat WTP -BPK membuktikan kualitas kinerja Kementerian Sosial dan tingkat belanja tertinggi yang pernah dicapai sebesar 63,42%. Di pos Menteri Sosial, dia merekomendasikan tindakan segera atas rekomendasi BPK. Hasil audit.

Konfirmasi dengan Kementerian Sosial pada semua tingkatan yang melaksanakan anggaran, dan lakukan pengungkapan yang adil sesuai dengan standar akun pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan persyaratan laporan keuangan. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terus membaik, maka dari itu Partai Rakyat mengeluarkan pendapat CAP. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras mengatakan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan, dan akuntabel), tetapi juga mempercepat pelaksanaan belanja dan lebih baik.

“Memperoleh opini BPK bisa dibilang sukses. Namun ke depan, seiring naiknya Inspektur Jenderal dan Satuan Kerja Eselon I Kemensos, kami tidak hanya berharap CAP bisa berprestasi, tapi juga Itu tradisi, “kata Hartono. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *