TRIBUNNEWS.COM-Anggaran Kementerian Sosial RI kembali mematok angka penyelesaian tertinggi. Di antara lima kementerian / lembaga dengan anggaran terbesar, tingkat penyelesaian Kementerian Sosial adalah 54,84%.

Dalam anggaran universitas Kementerian Sosial tahun 2020, Rp 124.765. Berdasarkan USD 1 Miliar per 27 Juli 2020, tercapai Rp68.416. Triliun atau 54,84%. Angka ini lebih dari 10% lebih tinggi dari K / L lainnya di peringkat kedua.

Mengingat anggaran Kemensos baru diisi ulang dengan Rp 20 triliun, rasio ini sangat mengesankan dan posisi sebelumnya Rp 104,76 triliun. Namun, dalam waktu dekat, karena anggaran yang besar, kecepatan realisasinya masih bisa dipertahankan bahkan didorong. -Mensos Juliari P. Batubara memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan anggaran. Menteri Sosial Juliari terus mendorong jajarannya untuk mempercepat kerja dalam berbagai kesempatan, termasuk anggaran seluruh unit kerja, terutama belanja bansos saat pandemi Covid-19.

Hal ini sejalan dengan pedoman Presiden Joko Widodo tentang peningkatan belanja K / L. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi.

“Akibat pandemi Covid-19, banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Keberadaan bantuan sosial sangat dibutuhkan untuk meringankan beban keuangan mereka. Bagi KPM yang sudah mendapatkan bantuan tunai perlu segera mengeluarkan dana untuk mempercepat siklus perekonomian. Kata Menteri Sosial Juliari (27/07). -Mensos pun turun langsung ke lapangan untuk mengecek lokasi penyaluran bansos. Sekretaris Jenderal Hartono Laras mengatakan, Menteri Sosial bisa melakukan perjalanan tiga hingga empat kali dalam seminggu ke berbagai tempat untuk mengecek ke mana saja bantuan sosial disalurkan. – “Bahkan pada malam takbir menjelang Idul Fitri, Menteri Sosial tetap mengawal agar masyarakat bisa bersenang-senang saat liburan. Dengan bansos,” kata Hartono Lauras Kata di kesempatan lain.

Hartono mengatakan, pencapaian besar anggaran tidak terlepas dari berbagai pembangunan di bawah kepemimpinan Kementerian Sosial. Perwakilan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, seluruh pengurus Satker, struktur dan fungsional pengurus atas kerjasama dan dukungan yang baik bagi seluruh karyawan, serta sinergi dengan mitra kerja.

Dengan mengalokasikan Bantuan Sosial Tunai (BST), Mensos menginstruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah jam pelayanan dari pagi hingga sore dan mengerahkan seluruh sumber daya. PT. Posisi ini juga menambah sales point dan titik distribusi di masyarakat, seperti kantor desa, kantor jalan, sekolah, posisi RW, dll. Alhasil, pelayanan KPM ini semakin dekat, katanya. Masih berhubungan dengan BST dan mendistribusikan bantuan. Artinya, secara bersamaan melakukan transmisi saluran antara saluran dan pembaruan perubahan data untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pemosisian. -Lalu beberapa terobosan dilakukan dalam pendistribusian bingkisan makanan yang dibantu oleh Presiden. Artinya, menambah jumlah pemasok dari sebelumnya 5 menjadi lebih dari 20. Sederhanakan sembako menjadi 10 produk sederhana dengan nilai yang sama, dll. -Kementerian Sosial memiliki anggaran yang besar dan dapat mencapai kinerja yang baik. Pekan lalu, Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyampaikan laporan keuangan Kementerian Sosial tahun anggaran 2019 dan mengeluarkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, Kementerian Sosial telah memperoleh opini CAP untuk keempat kalinya berturut-turut.

Pengakuan atas kinerja Kementerian Sosial juga datang dari hasil survei berbagai lembaga yang kredibel. Lembaga pemungutan suara Charta Politika menyebut Menteri Julianri adalah salah satu dari tujuh menteri paling berprestasi di Chokowi selama periode Covid-19. Menurut Charta, rencana penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat. Charta menilai Kementerian Sosial baik-baik saja.

Survei Alvara Research Center (Alvara Research Center) juga menyampaikan hasil serupa, survei menemukan bahwa selama pandemi Covid-19, kepuasan masyarakat terhadap bansos sebesar 56,2%. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *