TRIBUNNEWS.COM-Izin pembakaran lahan berdasarkan UU No 32/2009 memicu beragam tafsir dan terkadang kontroversi karena diyakini melemahkan perlindungan kebakaran hutan dan lahan.

Meskipun peraturan ini mengatur berbagai persyaratan sebelum mengizinkan pembakaran lahan, namun merupakan kebiasaan bagi setiap masyarakat kebiasaan untuk menanam maksimal 2 hektar lahan untuk tujuan penanaman varietas tanaman lokal dan memasang sistem firewall untuk mencegah Api menjalar ke hutan. Daerah sekitarnya.

Namun, dalam beberapa kasus, pelaku pembakaran telah secara efektif memanfaatkan dan mengatasi celah ini, oleh karena itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui tindakan aktif dan kolaboratif. Pertama-tama, kita harus mendengarkan pendapat semua pihak, seperti masyarakat adat, ulama, organisasi swadaya, perwakilan Great Asian Community (LSM), anggota DPR dan DPRD, perwakilan berbagai kementerian / lembaga – untuk ini, lingkungan. Dan Kementerian Kehutanan menyelenggarakan Focus Group (FGD) bertajuk “Solusi Cerdas Lokal Pembukaan Lahan Kurang dari 2 Hektar” Pembakaran Lahan. FGD sebenarnya dilaksanakan pada Selasa pagi (14 Juli 2020) .

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan Alue Dohong memimpin FGD. Dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemanfaatan api budidaya dalam kegiatan pembukaan lahan merupakan kearifan lokal masyarakat adat nusantara yang telah terjadi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Khususnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. -Menurutnya, praktik pembakaran lahan oleh masyarakat adat harus ditempatkan dalam ruang lingkup regulasi yang tepat agar kearifan lokal dapat membantu ketahanan pangan dan Proses perlindungan biologis memiliki efek positif, dan tidak boleh digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk membakar lahan yang secara serius membahayakan kepentingan umum.

“Kita harus segera menyusun teks kebijakan untuk memperbaiki dan memperkuat pembukaan lahan melalui pembakaran. Diorganisir agar menjadi bagian dari solusi permanen untuk mencegah hutan dan lahan, Wakil Menteri Aru mengatakan kebakaran seperti “pendidikan presiden”. — Dalam diskusi tersebut, Willy M Yoseph, Ketua Umum Ikatan Nasional Dayak (ICDN) dan perwakilan dari Panitia Ketujuh DPR RI, menyampaikan bahwa ekspresi dan kesimpulan hasil desulfurisasi gas buang dapat membantu Tinjau undang-undang yang mengatur izin masyarakat untuk membakar lahan terbatas.

Siap memberikan bantuan melalui tinjauan hukum. Ini yang paling cocok buat kita, dan harus ada ide, agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan. “Katanya …. Lalu, dalam diskusi yang dihimpun sekitar 70 orang itu, 34 orang di antaranya mengutarakan pendapatnya dan mendapat beberapa ungkapan dalam diskusi. Permasalahan yang muncul adalah perlu mengharapkan mereka yang mengatasnamakan masyarakat adat untuk membakar. Tanah.

Beberapa pembicara menghimbau untuk tidak melarang kearifan lokal masyarakat, bukan karena kesalahan masyarakat, melainkan karena kebijakan pemerintah yang mengatur masalah tersebut kurang kuat, sehingga cenderung membuat undang-undang. Celah.

Di akhir diskusi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyimpulkan bahwa secara umum para pembicara sepakat bahwa sistem pertanian tradisional masyarakat adat yang menggunakan teknologi pembakaran harus tetap dipertahankan, namun premisnya harus ada adaptasi, inovasi dan teknologi akan berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Minimalkan.

Kesimpulan yang dibahas oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memuat hal-hal sebagai berikut: Pendapat dan kontribusi narasumber, termasuk perlunya kebijakan khusus pemerintah terkait pembentukan kawasan pertanian tradisional, yang sudah tergabung dalam masing-masing masih ada Dalam RTRWP / RTRWK wilayah dengan tradisi dan praktek pertanian tradisional.Untuk membangun database yang lengkap dan efektif, perlu dibuat peta wilayah sesuai dengan tipe ekosistem (dataran rendah dan dataran tinggi), sebaran spasial dan jumlah petani tradisional, termasuk yang digunakan dalam praktik pertanian tradisional. Jenis tanaman, teknologi dan kebijaksanaan … berhubungan dengan pertanian tradisional.

Kemudian rencana dan anggaran, otorisasi, pengenalan dan transfer teknologi harus ditingkatkan dan diperkuatogi pengolahan lahan non bakar (PLTB), mendapatkan hak pengelolaan hutan, bantuan intensif dan lainnya yang diberikan oleh kelompok tani tradisional yang padat seperti pemerintah dan swasta.

Selanjutnya, dukung dan siapkan deskripsi dan standar teknis terkait konversi produktivitas lahan dan peningkatan prosedur operasi (SOP) untuk pengenalan dan penekanan oleh petani tradisional.

Selain itu, peserta diskusi juga meminta agar selama ini kegiatan pertanian tradisional tidak dimaknai secara terbatas hanya untuk budidaya padi saja, tetapi untuk konservasi dan keanekaragaman genetik (padi, sayur, dll), budaya pertanian dan Sebagai bagian dari karakteristik budaya negara, hak kekayaan intelektual tradisional yang seharusnya dilindungi dan dipertahankan serta tidak dapat dilindungi telah memberikan kontribusi aktif terhadap penghapusan atau perusakan .

Sebagai perpanjangan dari peralatan desulfurisasi gas buang, wakil menteri mengumumkan bahwa ia akan membentuk Tim khusus yang berhubungan dengan sel bahan bakar. Narasi politik yang tidak melibatkan pertanian. Dia berkata: “Kami dapat mengizinkan perwakilan dari semua bapak dan ibu yang berpartisipasi dalam diskusi ini bergabung dengan tim.” Bocor di ruang obrolan. Kontribusi ini menurutnya akan sangat berguna untuk memperkuat wacana politik yang akan disusun, sehingga dapat dijadikan pertimbangan yang baik bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan terkait masalah ini ke depan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *