Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia sudah menunggu sekitar 10 tahun untuk mencari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Tertinggi Republik Indonesia (BPK). Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2019 akan diperiksa di Auditorium Wisma Senayan Kemenpora Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini audit jika laporan keuangan diperhitungkan , Dikeluarkan oleh BPK, dapat memberikan informasi tanpa salah saji yang besar.

Jika laporan keuangan menerima pendapat seperti itu, artinya auditor berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menerapkan dengan benar prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan jika terjadi kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak penting. , Ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan. Setelah kurang lebih 10 tahun berjuang untuk menggelar “jangan mengungkapkan pendapat nasional” (TMP) atau disclaimer.

Hasil memuaskan yang diperoleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan tema “WTP” harus tetap dipertahankan dan menjadi tanggung jawab organisasi. Keuangan negara masuk dalam anggaran Kemenpora.

“Hasil ini menggembirakan sekaligus tantangan yang kami hadapi. Mencapai CAP adalah tugas yang berat. Saya rasa perlu untuk menjaga citra negatif yang lebih besar dan lebih luas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di masyarakat. Gambar, “katanya. -Menpora meyakini bahwa dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan tertinggi, dengan menunjukkan bukti komitmen dan kinerja yang baik dari pegawai di tingkat paling bawah, masyarakat akan menilai apakah ada perubahan yang menguntungkan Kemenpora.

Menpora dan karyawannya berkomitmen untuk menggerakkan Kemenpora melalui lima (5) rencana prioritas selama lima tahun ke depan.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *