TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan resmi menutup keadaan darurat untuk mencegah tumpahan minyak di anjungan lepas pantai YYA-1 milik Pertamina Hulu Energi Northwest Java (PHE ONWJ). Perwakilan dari Administrasi Umum Angkutan Laut, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) PTK Migas hadir. Pertamina (Persero), PT. Pertamina Hulu Energi, Manajer Umum PT. PHE ONWJ, perwakilan dari Kantor Wilayah Navigasi Tanjung Priok, Pangkalan Penjaga Pantai dan Laut (PLP) Tanjung Priok, Kuril KSOP, Marunda KSOP, dan Biro Perhubungan Laut KPLP. Administrasi Umum Angkutan Laut bekerjasama dengan PT. Pertamina dan instansi terkait bertindak cepat dan bekerja keras menangani kebocoran minyak dan gas di sekitar anjungan lepas pantai YYA-1 milik PHE ONWJ yang terjadi di pantai utama Jawa Karawang, Jawa Barat pada 12 Juli 2019. Menerapkan PT untuk menangani tumpahan minyak. PHE ONWJ, berdasarkan survey lokasi kami, tidak ada lagi tumpahan minyak di perairan sekitar Anjungan YYA-1. Makanya kita bisa matikan keadaan darurat, ”jelas Ahmed. Ahmed menambahkan, keadaan darurat ini sebenarnya sudah ditutup sejak Maret tahun lalu, namun karena Covid-19. Akibat wabah tersebut, pembatalan keadaan darurat baru akan diberlakukan pada Juli.

Terkait santunan masyarakat terdampak, Ahmed menjelaskan santunan masyarakat di wilayah Karawang, Bekasi dan Kepulauan Serib Hal itu dilakukan oleh PHE ONWJ. Ia mengatakan: “Saat ini, PHE ONWJ terus menetapkan penghitungan akhir besarnya santunan yang harus dibayarkan kepada seluruh warga terdampak mulai Juli / Agustus 2020,” ujarnya.

Aha Meide meyakini meski ditutup dalam keadaan darurat, PHE ONWJ tetap akan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam proses pemulihan lingkungan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“PHE ONWJ telah menyusun rencana pemulihan fungsi lingkungan (RPFLH) ), hingga 9 tahap. Lima di antaranya telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada saat yang sama, 4 langkah selanjutnya menunggu persetujuan, dan rencananya akan dilaksanakan mulai Agustus tahun depan. Selain itu, Ahmed juga menyampaikan bahwa PHE ONWJ dan semua pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan, akan bekerja keras untuk meningkatkan Ahmed. “Oil Spill Response Plan” (OSCP) dapat meramalkan kemungkinan terjadinya bencana tumpahan minyak di masa mendatang. Pencegahan bencana tumpahan minyak merupakan suatu proses yang membutuhkan kerjasama dan kerjasama yang baik dari semua pihak.Untuk itu perlu dirancang suatu rencana respon yang baik terkait dengan latihan pencegahan tumpahan minyak secara konvensional, seperti latihan pencemaran laut (Marpolex) atau dikemas dalam bentuk Dalam Latihan Manajemen Bencana Laut Simulatif (Silamusdila), beberapa kapal yang melibatkan pejabat pemerintah badan GB dan personel terkait dilibatkan, “kata Ahmed:” Pemangku kepentingan juga harus diuji, dan prosedur, jalur komando, komunikasi dan organisasi tumpahan minyak juga harus diuji. Operasi Respon dan Search and Rescue (SAR) selalu dilakukan mulai dari tingkat regional, nasional hingga internasional.

“Untuk itu, saya mengajak semua pihak terkait untuk berpartisipasi dalam Mapo Nasional yang harus diadakan di Balikpapan pada Agustus 2020 ini. Kontes Lex. Selain itu, saya juga berharap semua pihak dapat berkontribusi untuk menyukseskan senam Marpolex Internasional yang semestinya dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2021 atau ditunda hingga berakhir pada tahun 2022. “Ahmed menyimpulkan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *