Yogyakarta, TRIBUNNEWS.COM-Sesuai dengan UU Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009, standar kapal inkonvensional berbendera Indonesia atau NCVS (standar kapal inkonvensional) perlu terus ditingkatkan untuk memastikan tingkat regulasi keselamatan kapal. Persyaratan tersebut masih bisa terpenuhi.Untuk itu, dalam rangka meningkatkan opini pemangku kepentingan terkait peningkatan standar kapal inkonvensional, Kementerian Perhubungan melalui Administrasi Umum Perkapalan mengadakan dispatch atau focus group discussion (FGD) guna membahas perubahan peraturan menteri. Nomor pengiriman. KM. Resolusi No. 65 tahun 2009 tentang standar kapal non-konvensional NCVS di Hotel Mercure Yogyakarta, Jepang dari 7 hingga 10 Oktober 2020.

Acara FGD ini diumumkan oleh kapten biro navigasi dan maritim. . Hermanta (Hermanta) mewakili Direktur Jenderal Perkapalan.

Kapten Hermanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pengiriman ini adalah untuk mereview atau menelaah kembali regulasi yang ada, sehingga regulasi yang baru dapat menyempurnakan regulasi yang ada. Saya yakin kegiatan konsinyasi ini adalah event yang tepat, dan menjadi pendorong untuk memperbaiki dan memutakhirkan regulasi untuk mendapatkan arah yang lebih baik.Oleh karena itu, diharapkan kedepannya semua kapal dan pelaut dapat meningkatkan keselamatan dan keselamatan lingkungan laut sesuai dengan UU Kelautan. Peraturan yang dirumuskan di tingkat nasional di daerah bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pemersatu negara, ”kata Kapten Hermanta. Hermanta, seluruh pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan tidak terbatas. Ruang dan waktu. Pembangunan, oleh karenanya mendorong kita untuk selalu mampu merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengadopsi bentuk-bentuk formulasi kebijakan yang tepat dan tepat untuk melakukan terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif yang memiliki ciri khas Arsip Nasional (Archipelagic State).

“Untuk itu kita Aturan dan regulasi yang tepat dan baik harus dirumuskan bersama. Menerapkan penerapan standar kapal inkonvensional untuk menjamin kelayakan kapal berbendera Indonesia “kata Kapten Hermanta. — Di saat yang sama, Kapten Diaz Saputra, ketua penyelenggara kelompok fokus, mengatakan Menurut laporan tersebut, tujuan utama penahanan kargo adalah untuk memastikan standar kapal inkonvensional dapat diselesaikan dan segera diterapkan.Kapten Diaz mengatakan waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 7-10 Oktober 2020. , Jangka waktu empat (empat) hari, mulai tanggal 7-10 Oktober 2020, di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Sekretariat Inspektorat, Biro Navigasi dan Kemaritiman, serta Biro Maritim dan Penjaga Pantai Dihadapan 50 peserta Direktorat Jenderal Biro Perhubungan, Bagian Hukum dan KSLN, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Otoritas Pelabuhan dan Pelabuhan Khusus (KSOP) Batam, KSOP Kelas I, KSOP Kelas II, KSOP Kelas III dan Panel TSS (Ahli SSI -COE) AMSAT). Sebagai acuan, Standar Pelayaran Nasional Indonesia (NCVS) tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009, yang menyangkut standar kapal inkonvensional dan UM yang mengibarkan bendera Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Nomor 008/9/20 / DJPL-12 tentang Penerapan Standar dan Pedoman Teknis Kapal Berbendera Indonesia Non Konvensional, telah habis masa berlakunya, dengan kalender lelang terhitung sejak 1 Januari 2013. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *