TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan menyeluruh guna mendukung pelaksanaan TSS di Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan harus bekerjasama dengan instansi maritim terkait untuk merumuskan kembali TSS di Selat Lombok. Sebelumnya, pasukan yang digunakan sebagai patroli dan penegak hukum, serta bongkar muat / merplug dan personel kapal milik negara diberangkatkan.

Selat Sunda dan Selat Lombok berada di wilayah pelayaran, jalurnya tergolong Selat Kepulauan Indonesia atau ALKI I dan ALKI II, lalu lintas di kawasan ini sangat padat. Adapun Selat Lombok sendiri merupakan jalur transportasi internasional yang kepadatannya tinggi karena adanya kawasan pariwisata di sekitarnya. Di sekitar Selat Lombok terdapat Taman Wisata Bahari Gili Matera dan Cagar Alam. Sumber Daya Laut Nusa Penida .

“Untuk memastikan pelaksanaan TSS khususnya di Selat Lombok dapat terlaksana dengan baik, kami telah mempersiapkan dari sisi penegakan hukum. Untuk itu kami telah menyiapkan sistem prosedur operasi patroli dan penegakan hukum. Di area keamanan jalan di TSS Selat Lombok, pantau juga keamanan selat dengan menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya. Di Dermaga Mirah Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Dahri, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjong Perak Dalam hal tersebut, karena kepulauan pertama di dunia dengan sistem isolasi lalu lintas atau TSS di jalur laut kepulauan yaitu Selat dan Selat Lombok, pada Juni 2019 lalu, TSS ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) dan Pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2020. Dengan penetapan metode TSS tersebut maka keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim di Selat dan Selat Lombok dapat terjaga dengan baik, yang pada akhirnya dapat berdampak positif bagi Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup Indonesia. Citra Indonesia, Pak Dali mengatakan: “Dunia internasional telah mewujudkan keinginan Indonesia menjadi poros maritim dunia. ——Keberhasilan ini menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan selaku the Maritime Administration of International Maritime Organization mempertahankan proposal TSS di bentang laut global, berlayar di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mengesahkan Keputusan Nomor 129 Tahun 2020, KM 129, Jaringan Jalan Selat Lombok dan KM 130 Tahun 2020, yang mengatur tentang jaringan jalan Selat Sunta. Pak Dahri menyampaikan bahwa Selat Lombok meliputi penyiapan sarana dan prasarana Vessel Traffic Services (VTS), alat bantu navigasi laut (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS dan penyusunan pedoman navigasi. Turut hadir dalam acara tersebut Korps Marinir Tanjung Perak dan Pangkalan Penjaga Pantai (PPLP) II Mulyadi (Mulyadi) turut hadir dalam acara tersebut, ia juga menurunkan 2 (dua) kapal pemerintah, Untuk memahami kapal KN. Chundamani P-116 dan KN. Grantin P-211 beserta jajarannya melaksanakan tugas keselamatan maritim dan penegakan hukum selama pelaksanaan TSS di Selat Lombok, serta memperhatikan regulasi kebersihan personel in-service.

Terakhir, Pak Dahri mengucapkan selamat kepadanya karena telah menyelesaikan tugas mulia seluruh staf yang menjalankan tugasnya. Ia mengatakan: “Saya berharap para staf dapat melaksanakan tugas ini dengan serius dan bertanggung jawab, sekaligus mengutamakan keselamatan navigasi saat bertugas.”

Ia yakin TSS Selat Sundar dan Selat Lombok akan dilaksanakan mulai 1 Juli 2020. Sejak saat itu, Indonesia siap melayani komunitas maritim dunia yang merupakan peran aktif dan kontribusi nyata Kementerian Perhubungan di bidang ini. Mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan navigasi, serta perlindungan lingkungan laut perairan Indonesia, dan terwujudnya Indonesia sebagai poros samudra dunia. Patroli SSS dan penegakan hukumElat Lombok dan lainnya antara lain Kapolres Surabaya V Rantamar Jawa Timur, Kapolsek Tembekang-2 Surabaya Pelabuhan Tanjong Perak, dan perwakilan Presiden Indonesia Basarnas Surabaya dari Surabaya. Pelindo III di Jawa Timur, Presiden DPC INSA Surabaya, dan seluruh UPT di Wilayah Administrasi Maritim Jawa Timur. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *