TRIBUNNEWS.COM-Sebagai bagian dari penyusunan prosedur permanen khusus untuk pencegahan tumpahan minyak tingkat ketiga di laut, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Forum Pusat Komando dan Pengendalian Nasional (Puskodalnas) melalui Administrasi Umum Angkutan Laut, yang fokus pada pengelolaan perairan pelabuhan untuk keadaan darurat tumpahan minyak. Prosedur (Metode Protap 3).

Direktur melaksanakan kegiatan di Jakarta mulai tanggal 14-16 September 2020. Perwakilan Penjaga Pantai dan Laut (KPLP), Ahmad mewakili Dirjen Perhubungan Laut. Seluruh kementerian / lembaga anggota Puskodalnas mengikuti acara ini, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Nasional Turki, Polandia Di sini, SKK Migas, BPH Migas dan PT. Asurasi Tugu Pratama, Indonesia

Ahmad, Direktur KPLP, dalam sambutannya mengatakan Forum Puskodanas merupakan pertemuan rutin untuk membahas peningkatan sinergi guna mendukung sistem koordinasi terbaik dalam penanganan keadaan darurat. Hidrokarbon. Mengembangkan prosedur permanen (Protap Tier 3) untuk mencegah tumpahan air dan minyak pelabuhan, yang kemudian akan menjadi acuan untuk prosedur sekunder tetap yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi / regional / walikota dan tingkat tetap. Ahmed mengatakan: “Badan usaha pelabuhan, lainnya Bagian kegiatan berkoordinasi dengan administrasi pelabuhan, kantor administrasi pelabuhan dan kantor administrasi pelabuhan untuk merumuskan prosedur “. Selama pandemi- “Mari kita jaga kekompakan dan soliditas semua anggota Pskodarnas, agar persiapan program permanen minyak tempur tingkat tiga bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, kita akan melakukan upaya ke depan. De mengatakan: -Selain itu, Ahmad menyampaikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang dirumuskan pemerintah untuk mencegah pencemaran diatur dalam PP No. 21 tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan laut, salah satunya mengatur tentang pelabuhan. Dan kegiatan perairan lainnya yang memenuhi persyaratan kegiatan pencegahan pencemaran, antara lain prosedur, personil, peralatan dan bahan, serta pelatihan pencegahan pencemaran. -Dalam penanganan operasi darurat tumpahan minyak laut, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Tumpahan Minyak Laut Penanganan kedaruratan diatur, Perpres 109 Tahun 2006 mengatur bahwa penanganan darurat pada saat terjadi tumpahan minyak level 3 telah ditetapkan untuk bertanggung jawab atas penanganan darurat dalam kasus tumpahan minyak di Sulawesi Utara. Pengorganisasian situasi tim nasional.

<< Untuk melaksanakan tugas ini, tanggung jawab tim nasional adalah menetapkan pedoman untuk menetapkan sistem kesiapsiagaan, dan mengatur tanggap darurat terhadap tumpahan minyak di laut dengan menetapkan prosedur penanganan darurat level 3 Tanggapi, "kata Ahmed. Terkadang, Een Nuraini Saidah, Kepala Divisi Penanggulangan Bencana dan Teknik Bawah Air, juga menjadi ketua penyelenggara acara FGD. Ia menambahkan, untuk menggambarkan esensi persiapan prosedur permanen pengelolaan tumpahan minyak di pelabuhan dan air (Protap Tier 3), forum ini Tenaga ahli di bidangnya masing-masing yaitu tenaga ahli dari Kantor Urusan Hukum diperkenalkan kepada tenaga ahli yang berpartisipasi. Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Selain itu, donasi yang diserahkan oleh kementerian dan lembaga terkait akan sangat penting dalam pengaturan 3 tingkat Protap dan dapat digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan bisnis lokal yang lebih baik. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *