Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersedia bekerja sama dengan pejabat terkait untuk memantau penggunaan anggaran tersebut. Kementerian Sosial berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kemensos memastikan terbuka untuk memantau penggunaan anggaran. Kami memastikan pengelolaan anggaran berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Di KPK, kami memerlukan kontrol dan pengawasan pengelolaan anggaran,” kata Menteri Sosial Juliari, Rabu. 9/9/2020) kata setelah diterima oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Presiden KPK Firli Bahuri secara langsung mengambil alih urusan dan jajaran. Menteri Sosial didampingi Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan pejabat terkait-Menteri Sosial menyatakan bahwa pengawasan dan pembinaan KPK diperlukan dari Kementerian Sosial untuk menangani dampak pandemi di Jaring Pengaman Sosial (JPS) Anggaran besar yang diberikan Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 62,77 miliar. — Guna mendukung tugas di bidang program perlindungan sosial dalam kerangka pengamanan dampak Covid-19, Kementerian Sosial akan mendapat tambahan anggaran. Anggaran yang dikelola Kementerian Sosial sebesar Rp 127,146 miliar termasuk kategori Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). -Selama pandemi, Menteri Sosial Juliari mengajak KPK untuk mengawal pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). “Menurut pimpinan Presiden Joko Widodo, agar bisa menyerap anggaran, kami sangat berharap mendapat bantuan dari semua teman yang mengawal rencana pemerintah, termasuk KPK tentunya. Kami tentunya berharap jika ada yang perlu diperbaiki, Revolusi Rakyat. Partai akan memberikan beberapa saran dan peringatan. “- Kemensos terus meningkatkan kontribusinya pada pemilu ekonomi. Pemilu-pemilu ini saat ini menjadi fokus perhatian. Hal ini dapat tergambar dari besarnya anggaran termasuk PEN. Saat ini fokusnya pada rencana pemulihan ekonomi. Anggaran PEN Kemensos sudah mencapai 127,1 triliun rupiah yang sudah terserap 65,5% “, kata Mensos di kesempatan lain.

Dalam laporan anggaran Kemensos, total alokasi anggaran PEN adalah 127.146 milyar rupiah, terserap 83 rupiah, total 217 trilyun (65.6%). Pemerintah melalui Kemensos telah mengadopsi dua rencana strategis (yaitu Social Safety Net Program (JPS) dan Program PEN) untuk memastikan terkena pandemi. (1) Memperluas program sembako dari KPMG 15,2 juta setahun menjadi KPMG 20 juta; (2) Memperluas program PKH dari KWD 9,2 juta menjadi KWD 10 juta. — -Lalu ada Penanganan Covid -19 Program Bansos (Khusus) Yaitu (1) Bansos Tunai KPMG 9 juta (BST), (2) Bansos Sembako non PKH 9 juta KPMG, (3) Produk Jabodetabek Bantuan Presiden berupa sembako (4) Bansos beras untuk 10 juta metrik ton beras. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *