TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program pembelajaran selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Persyaratan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) tahun 2019.

Terkait opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Berdasarkan dokumen LKPP 2019, Komite X DPR RI mengapresiasi APBN 2019 lebih tinggi dari APBN Kementerian Pendidikan. Proporsi Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan 101,39%, dan proporsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 110,6% Eksperimen Pendidikan dan Kebudayaan di Ruang Rapat Pansus ke-10 DPR RI di Jakarta, 27 Agustus 2020.

Kali ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan penerimaannya pada 21 Juli 2020. Saan (LHP) BPK RI dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Langkah-langkah yang telah dilaksanakan selama dan setelah ujian adalah 1) Tersusun rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan hasil ujian yang direkomendasikan, dan Menyerahkan ke BPK RI; 2) Terkait kepatuhan, terutama untuk pengembalian dana ke Treasury bond, sebagian besar simpanan sudah disimpan di Treasury bond, dan sisanya dalam pemantauan; 3) Memantau perkembangan unit kerja terkait. -19

Mulai tahun 2020 Sejak Maret 2008, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan, langkah, dan solusi pendidikan selama pandemi COVID-19. Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS), di mana dinas pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS kepada guru dan guru. Mahasiswa memberikan pulsa kuota internet. Ini merupakan modifikasi dari Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang dikeluarkan pada 9 April 2020. Selain itu, standarnya juga Penyederhanaan persyaratan kuota siswa, guru, siswa, dan guru, ini menjawab kekhawatiran masyarakat tentang kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *