Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Sosial memuji polisi karena menyediakan sembako untuk membongkar calo. Tindakan tegas aparat kepolisian tersebut sejalan dengan arahan Menteri Sosial Julia Batuba, sehingga tim Kementerian Sosial berpegang pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial mengatakan hal itu karena langkah yang diambil polisi sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama saat membeli bahan sembako dalam menanggapi pandemi Covid.119, Sekolah Sosial Hartono Laras di Jakarta (2020) 29 Juli). Polisi mengambil langkah untuk menangani dugaan penipuan dan / atau penggelapan dana masyarakat dalam rangka memberikan bantuan sosial.

Mengutip laporan dari kepolisian, kasus ini melibatkan hubungan kerjasama antara R dan T saat membeli barang. Barang yang dikeluarkan berupa beras, minyak goreng, mie instan, sarden dan sambal serta kebutuhan pokok lainnya, yang dapat digunakan pemerintah untuk membeli program bansos Covid-19. .

Perjanjian kerja kedua belah pihak mengatur pembayaran barang yang dipesan menggunakan sistem prabayar. Setelah barang sampai, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah barang yang diterima.

Sebagai pemasok barang, T meminta R untuk membayar uang muka. Namun, sekitar 6 bulan setelah barang datang, ternyata spesifikasi dan kuantitasnya tidak sesuai. R merasa dirugikan dan melaporkan kasus tersebut ke polisi.

“R juga mengecek informasi yang semula menunjukkan T ada hubungan dengan Kemensos. Ternyata dia tidak ada hubungan dengan Kemensos,” ujarnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal menyatakan bahwa Kementerian Sosial berkeinginan agar belanja anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dia mengatakan: “Termasuk biaya bantuan sosial untuk pengobatan orang yang terkena Covid-19. Kami menjamin transparansi proses pengadaan. Selama proses ini, kami tunduk pada pengawasan instansi terkait,” tegasnya. / Pelayanan Pemerintah (LKPP) dll. Namun perlu pengawasan tambahan, termasuk pengawasan dari masyarakat ke media. – “Media juga bisa mengawasi Kemensos. Karena bantuan semacam ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan penerima bantuan sudah mencapai puluhan juta. Dengan keinginan untuk dimonitor ini, kami berharap bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kementerian Sosial sungguh-sungguh melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, ”ujarnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *