TRIBUNNEWS.COM-Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bitung Maximiliaan J. Walikota Reptil, Mamalia, dan Aves (Burung) di Bitung, Sulawesi Utara (Kamis) / 30) .– Hewan-hewan yang sebelumnya diselundupkan ke Filipina meninggalkan Davao, Filipina pada pukul 19.00 tanggal 27 Juli 2020. Pada tanggal 30 Juli 2020 WITA tiba di Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara, Amerika Serikat.

Hewan-hewan ini akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung hingga siap untuk dilepasliarkan. Ke alam liar. Selain itu, General Manager Gakkum dan Walikota Bitung juga mengunjungi Balai Penyelamatan Satwa Tasikoki untuk pekerjaan restorasi dan kemudian dilepasliarkan ke habitat aslinya. Indra Exploitasia juga merupakan otoritas manajemen (MA) CITES Indonesia.

“Saat Direktur KKH Indra mendapat informasi dari MA CITES Filipina tentang hewan yang disita pada 8 April 2019 lalu, pihak pemulangan mulai memastikan asal muasal hewan tersebut. Hasil identifikasi spesies satwa di kawasan timur Indonesia ini antara lain walabi, Kasuari dan Gelombang Raksasa Papua. ”Jelasnya. Pemerintah Indonesia memiliki 134 ekor hewan hidup. Menurut Pasal 7 Konvensi dan Pasal Conf Konvensi Perdagangan Spesies Langka. Pada 17.8, setelah pertemuan bilateral antara Suaka Margasatwa Indonesia dan Suaka Margasatwa Filipina, kedua belah pihak sepakat untuk mengembalikan satwa liar ke Indonesia. , Departemen Administrasi Umum Provinsi Manila, Davao dan Astara, Kementerian Keuangan (Administrasi Umum Kepabeanan), Kementerian Pertanian (Biro Karantina Hewan dan Kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitong dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki) Jakum Ra Jenderal Gakkum Rasio Sani mengatakan: “Pemulangan ini merupakan jumlah terbesar yang berhasil diselesaikan. Pemulangan atau pengembalian 91 ekor hewan menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati Indonesia, terlibat dalam perburuan dan kegiatan ilegal. Kejahatan perdagangan tumbuhan. Kejahatan perdagangan tunai ilegal ini merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan aktor negara. Oleh karena itu, kami melakukan kerjasama internasional terutama dalam pemulangan hewan-hewan tersebut, ”tegasnya. Kami juga telah bekerja dengan banyak negara, termasuk Interpol, untuk menghentikan kejahatan transnasional semacam itu. Dalam beberapa tahun terakhir, KLHK berhasil menggugat lebih banyak orang. Lebih dari 300 kasus kejahatan hewan dan tumbuhan. Ancaman pelanggar adalah hukuman penjara lima (lima tahun). “-Rasio Sani, atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung upaya penyelamatan satwa tersebut, khususnya melalui perwakilan Indonesia di Jenewa, Manila, Davao dan Astara. Kementerian Luar Negeri menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan (Administrasi Umum Kepabeanan), Kementerian Pertanian (Biro Karantina Hewan dan Dinas Kesehatan Hewan), Pemerintah Kota Bitong dan kelompok lain yang tidak dapat disebutkan namanya secara individu, termasuk Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *