TRIBUNNEWS.COM-Kelima kementerian dan komisi sepakat memperkuat data kesejahteraan sosial (DTKS) yang komprehensif pada rapat kerja Pansus DPR ke delapan. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci sukses implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan proses tersebut dalam beberapa tingkatan. Data tersebut diperbarui untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial, termasuk program perlindungan sosial. Proses multi-level ini dimulai di setiap wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. 23 Februari 2014, terkait dengan pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 23, 13 13 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial mencontohkan bahwa kedua peraturan tersebut berperan penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan verifikasi dan verifikasi (verivali) data kemiskinan. Data tersebut akan dimasukkan dalam DTKS dan dikelola oleh Kementerian Sosial, Kementerian Sosial akan terkena dampak pandemi. Baksos yang terkena dampak menyalurkan bansos- “Proses verifikasi dan konfirmasi data dilakukan di berbagai daerah. Desa / kelurahan yang menentukan, kemudian melapor ke kabupaten / kota, kemudian Kemensos yang menentukan. Menurut data yang kami peroleh, Masih ada 92 kabupaten / kota yang belum mengupdate “data sejak 2015,” kata Menteri Sosial DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020) dan memastikan data kemiskinan tersebut. Keistimewaan PDDT Kabupaten dan Imigrasi (Mendes PDDT) Abdul Abdul Halim Iskandar, Menteri Partai Revolusi Rakyat / Direktur Bappenas Suharso Monoarfa, Dirjen Kependudukan dan Kewarganegaraan, Kementerian Dalam Negeri (Adipati Kapil), Zudan Fakrulloh (Zudan Fakrulloh), Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Keuangan Kantor Ahli Keuangan Negara .

Rapat tersebut dipimpin oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, didampingi oleh Wakil Ketua dan beberapa anggota yang dihubungi secara online. NIK menghitung bahwa 81% Dia berkata: “Kami akan terus cocok sehingga target tahun ini adalah 100%. — Dalam rangka pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 kabupaten / kota aktif melakukan pemutakhiran data komprehensif rumah tangga miskin di wilayahnya masing-masing — “Tidak kurang dari 103 kabupaten / kota telah melakukan perbaikan data, yaitu 50% rumah tangga daerah. data. Kemudian tidak kurang dari 504 daerah / kota terdaftar aktif memperbaiki / mengirim data Bantuan Sosial (BST), ā€¯imbuhnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *