JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pembatasan sosial skala besar (PSBB) bisa berdampak luas. Termasuk kemungkinan kelompok masyarakat yang terkena dampak mungkin membutuhkan bantuan sosial. (Menteri Sosial Juliari P. Batubara (Juliari P Batubara) mengatakan perlu memperlakukan masyarakat yang diterima dalam bentuk bansos yang tidak bisa digeneralisasikan. Waktunya singkat. Jika keputusannya memperketat PSBB sambil menambah Bansos, maka ini bukan keputusan yang mudah. ​​Menteri Sosial Jakarta mengatakan (13/9/2020). Diperlukan penelitian yang mendalam dan koordinasi yang tinggi. Menurutnya, ada dua aspek penting terkait tambahan bansos yang perlu diperhitungkan. Artinya, untuk menentukan target bantuan dan penganggaran. Kedua aspek itu perlu dikaji dan dikoordinasikan dengan cermat. Kementerian Sosial menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Kalau kita memilih menambah bansos, kita siap. Katanya Prinsipnya, Kemensos siap melaksanakan instruksi Presiden. Jika Presiden efektif memerintahkan penguatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Menteri Sosial Juliari akan memastikan koordinasi dengan Pemprov DKI. Ia mengatakan: “Jika Diputuskan perlu kebijakan baru, dan kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah. “-Sampai saat ini, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus berdasarkan penguatan PSBB Pemprov DKI Jakarta. Bantuan sosial termasuk pemberian bantuan sosial untuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek. “Status PSBB. Memang status PSBB DKI Jakarta belum dicabut.

” Kementerian Kesehatan akan menetapkan status PSBB. Oleh karena itu, Kementerian Sosial tetap Fokus pada bansos yang sudah dilakukan, antara lain bansos untuk kebutuhan dasar DKI Jakarta dan Botabek yang akan berlanjut hingga Desember 2020. Menanggapi dampak pandemi tersebut, Kementerian Sosial telah mencanangkan bansos. Program yaitu Bansos atau Bansos Pangan Paket Kepresidenan DKI Jakarta dan Bodetabek, serta Bantuan Sosial Tunai Eksternal (BST). Jabodetabek-Bantuan Presiden untuk bantuan sembako mencapai 1,9 juta rumah tangga (KK) Jakarta DKI mencapai 1,3 juta KK, dan Bodetabek (daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) mencapai 600.000 KK

Alokasi BSS ditetapkan Rp 600.000 / KPM / bulan, dan uang akan disalurkan mulai 20 April 2020 Namun, secepatnya Kemensos akan fokus ke DKI Jakarta, karena PSBB menempati posisi tertua di DKI Jakarta, dengan kata lain memperpanjang masa penyaluran dari Juli 2020 hingga Desember 2020. 6 terakhir Bulan, nilai BSS adalah Rp 300.000 / KPM / bulan. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *