TRIBUNNEWS.COM-DPR dan pemerintah sepakat untuk mulai membahas Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU) di tingkat Panitia Kerja (Panja). Sebagai bagian dari rapat kerja gabungan dengan Panitia Kedelapan pada Senin (9 Juli 2020), enam perwakilan pemerintah hadir dan sepakat untuk memulai pembahasan di tingkat panitia kerja. Saat membahas UU Penanggulangan Bencana, pejabat pemerintah mengajukan empat pertanyaan kunci. Empat isu utama tersebut melibatkan institusi, anggaran, peraturan pemasyarakatan, dan peran institusi dan masyarakat. Soal nama lembaga, tidak perlu menyebut nama lembaga penyelenggara penanggulangan bencana, “kata Juliari, Menteri Sosial saat rapat dengan Panitia Kedelapan (9 September 2020). Rapat itu dihadiri tiga orang. Menteri dan tiga wakil kementerian. Selain Menteri Sosial, ada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Spinanto. PAN-RB Imanuddin Kementerian Hukum.

Diketuai oleh Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan Dalam pertemuan tersebut, Mensos lebih lanjut memperjelas ketentuan tata cara dan tata cara pengangkatan penanggung jawab, lembaga, koordinasi, pembinaan dan atribusi fungsi komando dan pembinaan, struktur organisasi dan pemerintahan.Pemerintah berkeyakinan akan terikat dengan peraturan presiden. .

“Ini untuk memberikan fleksibilitas regulasi. Dia berkata:” Perubahan atau adaptasi dapat dipromosikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan tata kelola yang berubah di masa depan. “Mengenai anggaran, pemerintah percaya bahwa alokasi anggaran tidak boleh menyertakan persentase tertentu dari ara. Ini harus diatur dengan baik. Pengeluaran “, yang akan menanggung anggaran nasional dan memberikan fleksibilitas keuangan.”

Mengenai sanksi pidana, pemerintah merekomendasikan untuk tidak menjatuhkan hukuman minimum, yaitu penjara atau denda, tetapi menjatuhkan hukuman. maksimum. Ia mengatakan: “Ini karena kejahatan dalam penanggulangan bencana termasuk dalam kategori kejahatan khusus.” Selama ini masyarakat berperan aktif dalam membantu pemerintah. Salah satu contohnya adalah para filantropis yang mengorganisir penggalangan dana komunitas untuk membantu penanggulangan bencana.

“Institusi sosial, lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran yang sama. Oleh karena itu peran masyarakat harus diperhatikan,” tandasnya. Prinsipnya, pemerintah sangat mendukung inisiatif DPR RI.

Penanggulangan bencana terkait dengan penanggulangan bencana dalam UU Nomor 24 Tahun 2007. Namun dalam prosesnya, hal tersebut dirasa tidak tepat, dan tantangan dinamis belum terselesaikan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana-oleh karena itu perlu dirumuskan undang-undang penanggulangan bencana baru yang lebih komprehensif. Undang-undang baru menggantikan Pasal 24/2007 dan harus mencakup sistem atau pengaturan manajemen bencana yang lebih terencana dan terintegrasi. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *