Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Banten pada Kamis (16/7/2020) mendenda tersangka manajer produksi PT. Bpk. EJI X.Z. dan M.S. berupa pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 150 juta atau pidana penjara 2 bulan. Kedua pimpinan PT. EJI terbukti secara hukum karena mengancam pekerja / serikat pekerja. Plt. Direktur Jenderal PPK dan K3, Menteri Ketenagakerjaan Iswandi Hari Jumat (17/7/2020) -Pjs Dirjen PPK dan K3 Iswandi Hari mengatakan, untuk mengatasi masalah pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan, melalui prioritas pendidikan dan pencegahan. hukum. Iswandi mengatakan: “Jika ada dua cara yang ditempuh tetapi tetap diabaikan atau diabaikan, maka penindasan pengadilan adalah tindakan hukum terhadap pengadilan.”

Menurut putusan pengadilan, kedua pemimpin bisnis itu Penilaian tersebut melanggar Pasal 28 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 (Melibatkan Pekerja / Serikat Pekerja), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang mencegah atau memaksa pekerja / pekerja mendapatkan pelatihan atau tidak Menerima pelatihan, mengelola atau tidak mengelola, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan / atau mengarahkan atau tidak mengarahkan kegiatan serikat: jabatan atau mutasi; b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja; mengintimidasi dalam bentuk apapun; memulai kembali Gerakan menentang pembentukan serikat pekerja. “- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 43 (1) diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau paling sedikit Rp. Baik. 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *