Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Kementerian Pembangunan Daerah Miskin (Kemendes PDTT) untuk mengetahui progres perolehan alokasi BLT dari Dana Desa selama pandemi Covid-19. Kehadiran kami di sini sejalan dengan fungsi tugas pencegahan dan koordinasi, ”kata Komisioner KPK Nawawi Pomalongo kepada Dinas PDTT DKI Jakarta, Kamis (9/09, 2020). Melaksanakan tugas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, instansi pemerintah ini saat ini bertanggung jawab atas Warga terdampak Covid-19 mengalokasikan Dana BLT Perdesaan. Pada saat yang sama, BLT Dana Desa memuat detail informasi sebagai berikut: perkembangan dan sejarah penerima BLT Dana Desa.

“Sejak KPK ada, kami ingin bersama. Navawi mengatakan, jalan ini masih di jalan yang telah kita sepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sekitar 74.865 desa telah menerima dana desa, terhitung 99% dari total 74.953 desa di Indonesia.” Sekarang, kelompok tersebut belum terbuka, Abdul Halim atau biasa disapa Menteri Gus (Gus)

Meskipun 74.753 desa telah teridentifikasi sebagai calon penerima dana keluarga penerima manfaat desa (KPM) BLT melalui tim khusus, 72.599 desa telah disalurkan atau terhitung 97%. Sebanyak 74.865 desa.

Tentang Penduduk desa penerima BLT memiliki 7.742.176 KK, 2.400.075 diantaranya adalah janda atau biasa disebut P EKKA, kemudian terdapat 283.644 penderita penyakit kronis dan penyakit kronis dengan informasi rinci. –Selama ini digunakan untuk BLT Jumlah total dana desa untuk dana desa adalah Rp 4.645.305.600.000. Rinciannya meliputi 6.813.115 keluarga petani dan buruh tani, 315.028 nelayan dan nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru, serta 394.345 pedagang dan buruh. Usaha kecil dan menengah .— “Ini tercantum alamatnya. Dia menyimpulkan:” Semuanya akan dikirim ke Kementerian Sosial, yang secara langsung bertanggung jawab atas jaring pengaman sosial. “(*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *