TRIBUNNEWS.COM-Saat ini dunia sedang menghadapi pemanasan global yang disebut dengan Greenhouse Gas (GHG) atau Gas Rumah Kaca / GHG akibat peningkatan suhu bumi akibat emisi gas buang (termasuk yang berasal dari operasional kapal). Dalam rangka mengurangi emisi gas buang kapal, International Maritime Organization (IMO) melalui MARPOL Annex VI menetapkan metode pengurangan emisi gas buang kapal dengan menerapkan efisiensi energi di kapal untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di kapal. Dengan mengetahui total konsumsi bahan bakar kapal di dunia, kita dapat menghitung emisi gas buang tahunan yang dihasilkan kapal dan mengetahui perbandingan pengurangan emisi gas buang tahunan. Kami akan mendukung rencana ini dengan meningkatkan efisiensi energi dan secara aktif melaporkan konsumsi bahan bakar kapal tahunan. Kurangi emisi gas rumah kaca, ”kata Laut R. Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan, di hadapan sistem aplikasi pelaporan konsumsi bahan bakar kapal (sistem pendataan) yang diluncurkan di Jakarta, Jumat (10/7). Baginya, Indonesia adalah global. Seorang anggota komunitas maritim juga secara aktif mendukung hasil kesepakatan tersebut.Semua negara anggota IMO diwajibkan untuk melaporkan konsumsi bahan bakar semua kapal kepada IMO melalui Data Collection System (DCS) setiap tahun, terutama yang berbobot GT 5000 atau lebih besar. – –Saat yang sama, Departemen Urusan Kapten Sudiono, Direktur Navigasi dan Maritim, mengatakan bahwa sistem aplikasi merupakan implementasi dari proyek perubahan rencana PIM II, dan penanggung jawab departemen pencegahan polusi dan manajemen keselamatan kapal saat ini sedang berpartisipasi. Pemilik kapal dapat lebih mudah melaporkan konsumsi BBM kapalnya setiap tahun. – “Deklarasi konsumsi BBM berbendera Indonesia (sistem pendataan) secara online dapat diselesaikan secara online melalui aplikasi ini, yang dapat dengan mudah dan cepat diakses dari manapun, jadi mohon Sedapat mungkin menggunakan dan mendukung pergerakan rumah, Kapten Sudino mengatakan: “Kaca membuat tanah kita selalu nyaman.” Selain itu, sebagai anggota Dewan IMO, organisasi tersebut telah berperan aktif dalam menjaga lingkungan laut, sejak Januari 2020 Mulai tanggal 1, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan telah memberlakukan tindakan wajib terhadap kapal yang mengibarkan bendera Indonesia. Kapal asing menggunakan bahan bakar sulfur rendah atau yang lebih dikenal luas berdasarkan regulasi IMO2020, dan harus menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur hingga 0,5% m / m untuk pencegahan. Terkait isu pencemaran lingkungan laut.

Dirjen telah menerbitkan Surat Edaran Angkutan Laut UM.003 / 93/14 / DJPL-18 pada tanggal 30 Oktober 2018, perihal pembatasan bahan bakar kandungan sulfur dan pengajuan persyaratan konsumsi bahan bakar di atas kapal .

“Melalui kebijakan penggunaan rendah sulfur yang dipublikasikan, kami dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap pelestarian lingkungan di laut”, tutup Kapten Sudinono (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *