TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kedelapan DPR RI mendukung penuh usulan anggaran yang diajukan oleh unit eselon I (UKE) Kementerian Sosial. Dalam sidang tersebut dibahas draf anggaran Kementerian Sosial, dan pagu anggaran bantuan teknis tahun 2021 mencapai 92817590291.000 rupiah. Dengan $ 817 triliun, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan pada prioritas nasional dalam rencana perlindungan sosial, Rp. Sekretaris Jenderal Hartono Lalas mengumumkan: RDP membahas “pendalaman pembahasan RKA K / L Ta 2021 dan permasalahan serta solusinya saat ini” di ruang rapat komite kedelapan yang dihadiri inspektur jenderal. Dirjen dan Kepala BP3S (14/09) Dalam pemaparannya, pemimpin pertama UKE menjelaskan tentang alokasi dan penggunaan anggaran yang diterjemahkan menjadi dampak pandemi Covid-19 dan rencana penguatannya. Menanggapi. ng tertunda.

Tentunya, selain program kartu sembako, Biro Penanggulangan Kemiskinan (PFM) akan mendanai program bantuan sosial iale tahun 2021 dengan anggaran 10 juta KPM dalam bentuk tunai. Kepada Pimpinan Umum Linjamsos-Melanjutkan Harapan Keluarga Berencana dan Perluasan Jurusan PKH, Ke Tata Kerja Umum Rehabilitasi Sosial, Penguatan Bantuan Rehsos kepada UPT (Perhatian) UPT Pembina 5 Kelompok Sasaran dan Sarana Prasarana Panti Rehabilitasi Untuk Pemberdayaan Administrasi Umum, masyarakat akan mempertimbangkan kembali untuk mengubahnya menjadi Program Wirausaha Sosial (ProKus) dan puskesmas. – Bersamaan dengan itu, BP3S akan memulai pembangunan gedung Poltekesos Bandung pada tahun 2021, dan gedung tersebut akan mulai dibangun pada tahun 2018. Inspektorat Jenderal akan memperkuat pengawasan dan pendampingan rencana tersebut, termasuk memantau hasil pengawasan tersebut – Selain itu, kata Sekjen, pihak Sekolah Sosial Perhatian khusus diberikan pada Pengelolaan Data Terpadu Perlindungan Sosial (DTKS). Dalam pagu anggaran untuk tahun anggaran 2021, sebagai bagian dari peningkatan DTKS, 1.355.917.176.000 rupee India dialokasikan untuk mengelola data, sistem, dan teknologi informasi perlindungan sosial. Perluas cakupan, yaitu hingga 60% dari populasi berpenghasilan tertinggi. Sekretaris Jenderal mengatakan: “Persentase ini setara dengan 41.697.344 rumah tangga atau 162.003.487 jiwa.”

Usulan untuk meningkatkan DTKS mendapat dukungan luas dari seluruh anggota Komite Kedelapan. Dengan DTKS yang berkualitas, diyakini dapat meningkatkan akurasi sasaran bantuan dan efektifitas rencana.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *