TRIBUNNEWS.COM-Sejak diberlakukannya Traffic Separation System (TSS) di Selat Sunta dan Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan terus memberikan perlindungan melalui Badan Administrasi Umum Angkutan Laut serta menegakkan keselamatan dan keamanan kapal layar.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan ditetapkan oleh Administrasi Umum Keselamatan Laut bahwa harus merumuskan beberapa peraturan untuk melindungi dan meningkatkan keselamatan navigasi, termasuk kewajiban melaporkan kapal lintas batas. Ciri ke pelabuhan adalah Selat TSS dan TSS Lombok. – Peraturan lalu lintas pelabuhan dan lintas selat Indonesia.

– Demikian sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Henki Ankasawan atas nama Dirjen Perhubungan Laut diawal acara sosialisasi dan pembukaan perhubungan. Sistem Pemisahan Selat Lombok (TSS) dan Perintah Menteri Perhubungan No. KM. Mengenai Nomor 129 Tahun 2020 untuk Penetapan Sistem Rute Selat Lombok Bali

Menurut Hengki Angkasawan, jalur angkutan laut kapal dagang di Asia Timur selain melintasi Selat Malaka juga melewati jalur lainnya. Selat dan Selat Lombok. Tiga Selat menyediakan jalur transportasi strategis yang sangat penting bagi transportasi laut internasional, khususnya negara-negara Asia Timur seperti China dan Jepang. Jika terdapat kendala navigasi di kawasan Selat Malaka, alternatif jalurnya adalah melewati Selat Sunda dan Selat Lombok. Selain itu, ia menambahkan, Selat Sunda dan Selat Lombok juga merupakan bagian dari Selat Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan perairan laut. Bahasa Hindi melintasi perairan Indonesia. Penetapan ALKI merupakan hasil Indonesia sebagai negara kepulauan.Setelah itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Republik Indonesia pada tahun 1985, meratifikasi Nusantara sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan meratifikasi Hukum Maritim Internasional 1982. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diakui oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan yang berdaulat atas seluruh perairan Indonesia. Lebih penting lagi, lanjut Hengki, peran strategis jalur perairan Selat Sda dan Selat Lombok tidak hanya sebagai jalur laut yang padat, tetapi juga sering digunakan untuk pelayaran internasional, dan terdapat juga kapal penumpang yang melintas jalan dari Jawa ke Sumatra, lalu dari Jawa ke Nusa Tenggara.

Kemacetan lalu lintas di Selat Ta dan Selat Lombok semakin mempengaruhi kecelakaan laut, seperti pemogokan dan Henki mengatakan:” Hal ini menuntut pemerintah Indonesia dan semua pihak terkait untuk segera mencari solusi, dan Tentukan tindakan untuk meminimalkan bencana laut. -Henji mengatakan setelah penerapan TSS di Selat dan Selat Lombok perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan keselamatan transportasi. Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan telah menetapkan beberapa regulasi, antara lain kewajiban melaporkan kapal yang melintasi Selat dan TSS Selat Lombok dirancang untuk menuju pelabuhan Indonesia dan mengatur tata cara trafficking. Di dua selat tersebut.

Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Badan Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan pedoman bagi kapal yang akan melintas, baik yang sedang transit. Masih di pelabuhan tujuan di Indonesia. Diadopsi perintah Menteri Perhubungan KM. Resolusi Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute Selat Lombok.

“Sesuai ketentuan aturan tersebut, Selat dan Lombok Sistem notifikasi dan informasi navigasi di selat tersebut wajib ada, yaitu semua kapal berbendera Indonesia dapat melewati / melewati kartu karantina. Lalu lintas melalui area terlarang (TSS). Sementara untuk semua kapal asing yang masuk ke TSS dan Selat Lombok sangat disarankan untuk ikut serta dalam sistem informasi navigasi dan pelaporan, ‚ÄĚkata Hengki …. Selain itu, kata Hengki, lintas TSS. Saat berkomunikasi dengan Selat Lombok, komunikasi antar kapal harus dilakukan dalam dialog yang singkat dan mudah dipahami. Untuk sel TSSMelalui siaran VHF di saluran 22 atau 68 dijuluki Merak VTS ke Dada, dan siaran VHF di saluran 16 atau 68 dijuluki Benoa VTS ke Selat Longda melalui THF, semua kapal yang melewati TSS harus sepenuhnya mematuhi kewajiban mendengarkan. – “Ke depan, semua kapal yang akan melintasi Selat Sunta dan Selat Lombok wajib memberikan informasi kondisi kapal, termasuk informasi ukuran kapal dalam kondisi pemberat dan muatan serta apakah kapal tersebut membawa barang berbahaya, pungkas Hengki. : “Dan informasi lain yang ditujukan untuk meningkatkan aspek tertentu dari perlindungan navigasi dan jaminan keselamatan” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *