Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua DPR RI Panitia TRIBUNNEWS.COM-X Jakarta, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparerkraf) untuk mengembangkan potensi desa wisata Indonesia yang selama ini belum mendapat perhatian pemerintah. Wishnutama Kusubandio di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (23/9/2020) – “Menurut Badan Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertumbuhan pariwisata pedesaan sebenarnya telah meningkat sebesar 6%, dan kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Kesempatan, “kata orang yang terkena dampak parah. Menurut Fakri, selama ini orang asing hanya menggunakan sedikit jari untuk mempelajari desa wisata baru Indonesia. -Politikus PKS ini merujuk pada empat desa wisata di Indonesia, yaitu Desa Pemuteran (Bali). Punglipuran (Bali), Desa Wisata Nnglanggeran (Yogyakarta) dan Desa Pentingsari (Yogyakarta), yang masuk dalam daftar 100 destinasi teratas berkat upaya warganya dalam menjaga aspek ideologi dan budaya dari perlindungan lingkungan dan kearifan lokal. , Telah mencapai kesuksesan di seluruh dunia.

“Jadi, jangan remehkan lingkungan, kita harus bergantung pada pengembangan desa wisata lain untuk pembangunan berkelanjutan. “-Fikri menekankan perlunya mengintegrasikan isu lingkungan terutama dalam perencanaan pembangunan masyarakat pedesaan.

“ Selain itu, 90% wilayahnya, kata dia, desa-desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah desa, jadi kita bertiga. Salah satunya akan dikembangkan dalam pariwisata berkelanjutan, yang akan meningkatkan tingkat pariwisata Indonesia di dunia. -Karena itu, Fikri meminta Menteri Pariwisata untuk fokus pada kebijakan pengembangan pariwisata khususnya di pedesaan mengacu pada “Pedoman Organisasi Pariwisata Dunia untuk Destinasi Wisata Berkualitas (Destinasi Berkualitas)”. Ia mengatakan: “Ini termasuk penghormatan terhadap lingkungan, warisan manusia dan warisan budaya.” Selain itu, Fakri menekankan pentingnya pengelolaan destinasi di desa wisata untuk mencapai kualitas yang diinginkan. .

“Oleh karena itu, hubungan kerjasama yang baik harus dijaga antar instansi pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Desa, Daerah Miskin dan Imigrasi akan mewujudkan pembangunan desa wisata yang berkelanjutan”, Fick Selesai.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *