TRIBUNNEWS.COM-Lima kementerian sepakat memperkuat data kesejahteraan sosial (DTKS) komprehensif pada rapat kerja pansus DPR kedelapan. Data kemiskinan yang andal merupakan kunci sukses implementasi program perlindungan sosial.

Pada kesempatan ini Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan proses tersebut dalam beberapa tingkatan. Data tersebut diperbarui untuk mendukung berbagai program Kementerian Sosial, termasuk program perlindungan sosial. Proses multi-level ini dimulai di setiap wilayah.

UU No. 16 mengatur peran pemerintah daerah dalam memutakhirkan data kemiskinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pemeliharaan Masyarakat Miskin.

Menteri Sosial menegaskan bahwa kedua peraturan tersebut berperan penting dalam penentuan verifikasi dan verifikasi (verivali) data kemiskinan terkait, yang nantinya akan dimasukkan dalam DTKS dan dikelola oleh Kementerian Sosial. Pekerja otomotif yang terkena pandemi menyalurkan bansos, “Proses verifikasi dan konfirmasi data di wilayah tersebut. Ini dilakukan secara bertahap melalui perangkat desa / seluruh desa (ditentukan oleh umat Islam / warga desa). Kemudian melapor ke kabupaten / kota, kemudian Ditetapkan oleh Kemensos. Berdasarkan data yang kami peroleh, masih ada 92 daerah / kota yang belum melakukan pemutakhiran datanya sejak tahun 2015, “kata Menteri Sosial Jakarta, Rabu (1 Juli 2020). Dan verifikasi data kemiskinan “, mereka adalah Menteri Desa Mendes PDDT dan Imigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar), Direktur Partai Rakyat / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Su Suharso Monoarfa (Suharso Monoarfa), Direktur Jenderal Kependudukan dan Kewarganegaraan (Dukapil), Zudan Fakrulloh dari Kementerian Dalam Negeri dan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, staf ahli belanja Kementerian Keuangan Yandri Susanto, Ketua Panitia Kedelapan, diketuai oleh wakil ketua dan beberapa anggota yang dihubungi secara online. Menurut perhitungan NIK, 81%. Ia mengatakan: “Kita akan terus cocok, agar target tahun ini 100%. — Dalam rangka pemutakhiran data, tidak kurang dari 103 kabupaten / kota aktif melakukan pemutakhiran data komprehensif rumah tangga miskin di wilayahnya masing-masing — “Tidak kurang dari 103 kabupaten / kota telah melakukan perbaikan data, yaitu 50% rumah tangga daerah. data. Kemudian tidak kurang dari 504 kabupaten / kota terdaftar aktif memperbaiki / mengirim data manfaat tunai (BST), ”imbuhnya.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *