TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibat pandemi tersebut, penjualan UMKM menurun sehingga harus menyeret PHK kepada sebagian besar karyawan, dan sebagian dari mereka mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Selama pandemi Covid-19, sektor UMKM dapat bertahan dan memperluas kegiatannya.Pemerintah terus mencanangkan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang salah satu pos anggarannya antara lain “dukungan untuk UMKM”. Kurangi penggunaan uang kertas yang sensitif terhadap bakteri dan jauhkan dari uang kertas lain dengan membeli produk di e-commerce.

Selama ini masyarakat Indonesia telah banyak menggunakan platform digital. Dalam laporan e-commerce Redseer Indonesia, diperkirakan pada tahun 2020, transaksi grosir elektronik akan tumbuh sebanyak 400%, sedangkan penjualan online produk kecantikan dan fashion akan tumbuh masing-masing sebesar 80% dan 40%. %, lebih dari tahun lalu.

Jadi ini salah. Selama pandemi Covid-19, salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM adalah melakukan transformasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, tidak mungkin beralih ke teknologi digital seperti ini. Pasalnya, ternyata banyak UMKM yang masih belum bisa melakukan transaksi online terbaik karena rendahnya kualitas produk, kapasitas produksi, dan literasi digital.

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin mengatakan pada acara “Acara peluncuran program pelatihan digitalisasi dan pemasaran produk halal bagi usaha kecil dan menengah”, mengatakan bahwa pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk menyampaikan program pemerintah dan memberikan bantuan pemerintah tepat waktu . Namun, menurutnya, teknologi digital juga menghadapi tantangan tersendiri dalam penerapannya, meski di sisi lain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, jasa, dll. Hal tersebut juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital guna mengembangkan ekonomi kelas menengah ke bawah guna meningkatkan produktivitas. Pneumonia koroner baru. Beberapa perusahaan yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan alat penjualan online untuk bisnis. Oleh karena itu, dalam video conference yang akan digelar di Jakarta pada Selasa, 20 Oktober tersebut, pasar untuk mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah semakin dibutuhkan. Wewenang yang diberikan kepada UMKM antara lain hak yang tertuang dalam Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja (UU Ciptaker) yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. Dalam undang-undang ini, anggota parlemen dan koperasi akan mendapatkan sejumlah keuntungan, termasuk: satu izin untuk usaha mikro; insentif dan fasilitas untuk perusahaan menengah dan besar yang bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah; keuangan dan Insentif finansial; produk / jasa UMK diutamakan dalam pengadaan produk dan jasa pemerintah; UMK menjalin kemitraan melalui fasilitas umum; dan kemudahan mendirikan koperasi dan menerapkan ajaran Islam di koperasi.

Tidak hanya UMKM tradisional, pemerintah juga berharap dapat mendorong terbentuknya UMKM berbasis syariah yang berperan dalam rantai nilai halal global. Oleh karena itu, hal ini dapat memacu pertumbuhan bisnis dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Tanah Air. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya sertifikasi halal.

“Kami berharap industri halal Indonesia menjadi partisipan nasional dan global kita sendiri. Saat ini kita masih konsumen makanan halal. Pada tahun 2018, pengeluaran Indonesia untuk produk makanan dan minuman halal kurang lebih US $ 214 miliar. Oleh karena itu, dibandingkan dengan negara muslim lainnya, kita adalah konsumen terbesar. Oleh karena itu, perlu untuk dapat memanfaatkan pangan halal global. Wakil Ketua Maruf mengatakan: “Apalagi dengan meningkatkan potensi ekspor, kita masih menyumbang 3,8% dari pasar halal global.”

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *