TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kedelapan DPR RI mendukung penuh usulan anggaran yang diajukan oleh unit eselon I (UKE) Kementerian Sosial. Pada audiensi ini dibahas draf anggaran Kementerian Sosial, dan pagu anggaran bantuan teknis untuk tahun 2021 mencapai 92817590291.000 rupiah.

Saat memperkenalkan dan memperkenalkan PDR, Sekretaris Jenderal Hartono Laras mengatakan: Pagu anggaran bantuan teknis untuk tahun 2021 sebesar 92 rupiah. Dengan nilai US $ 817 triliun, alokasi anggaran terbesar masih difokuskan pada prioritas nasional rencana perlindungan sosial, mencapai Rp. 91.005.985.946.000 atau 98,04% sisanya digunakan untuk dukungan manajemen. Dengan kata lain “98,04%” tersebar di masing-masing unit kerja eselon satu, ”ujar Dirjen Hartono Lalas, dibahas dalam RDP“ memperdalam pembahasan RKA K / L Ta 2021 di panitia Serta permasalahan saat ini dan solusinya ”Dirjen Rapat VIII dan Kepala BP3S dihadiri oleh Inspektur Jenderal (14/09).

Dalam penjelasannya, Pimpinan UKE pertama menjelaskan tentang alokasi dan penggunaan anggaran, Akibatnya, dampak pandemi Covid-19 dan penguatan rencana menjadi tertunda.Selain rencana dasar, Badan Penanggulangan Kemiskinan (PFM) akan menurunkan anggaran program bantuan sosial tunai pada tahun 2021. Tetapkan 10 juta dinar Kuwait. Program kartu makanan tentunya ..

Pada saat yang sama, untuk Administrasi Umum Linjamsos-melanjutkan harapan keluarga berencana dan perluasan komponen PKH, dan untuk Administrasi Umum Rehabilitasi Sosial, perkuat bantuan Rehsos (catatan) ke e UPT yang mengelola sarana dan prasarana 5 kelompok binaan dan pusat rehabilitasi. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan mempertimbangkan kembali memasukkan Cooper ini dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKus) dan puskesmas. -Pada saat yang sama, BP3S akan dimulai pada tahun 2021 Pembangunan gedung Poltekesos di Bandung dimulai tahun 2018, dan Inspektorat Jenderal akan memperkuat dukungan pengawasan dan perencanaan, termasuk pemantauan hasil pengawasan.

Selain itu, Sekretaris Jenderal mengatakan bahwa Kementerian Sosial memberikan perhatian khusus pada pengelolaan data perlindungan sosial yang terintegrasi ( DTKS). Dalam pagu anggaran untuk tahun anggaran 2021, sebagai bagian dari peningkatan DTKS, 1.355.917.176.000 Rupiah dialokasikan untuk pengelolaan data, sistem, dan teknologi jaminan sosial. Perluas cakupan, yaitu hingga 60% dari penduduk berpenghasilan tertinggi. Sekretaris Jenderal menyatakan: “Persentase ini sama dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa. “

Proposal peningkatan DTKS ini telah didukung secara luas oleh seluruh anggota Komite Kedelapan. Dengan DTKS yang berkualitas, masyarakat yakin dapat meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektifitas rencana.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *