TRIBUNNEWS.COM-Panitia Kesepuluh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas berbagai program studi selama pandemi Covid-19 dan hasil opini lembaga serta hasil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Penjelasan Laporan Keuangan Tidak Sesuai (WTP) 2019.

Menurut opini WTP atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Pendidikan dan Kebudayaan telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut (2013-2019).

“Berdasarkan dokumen LKPP 2019, panitia X DPR RI mengapresiasi APBN tahun 2019 lebih tinggi dari APBN Kementerian Pendidikan. Syaiful Huda, ketua panitia X DPR RI mengumumkan 101,39% tentang“ Kementerian Kebudayaan dan Kebudayaan dan 110,6% hasil penelitian , Kementerian Teknologi dan Pendidikan Tinggi “, serta memberikan laporan singkat pada Rapat Kerja Bersama Kementerian Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan di ruang rapat Komite 10 DPR RI, Jakarta, Kamis (27/08/2020).

Saat ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengumumkan bahwa saan (LHP) BPK RI telah menerima laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 pada 21 Juli 2020.

Selama proses dan setelah peninjauan, sudah Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1) Menyusun hasil survei yang disebutkan dalam review resolusi dan diserahkan kepada BPK RI; 2) Mengenai kepatuhan, khususnya pengembalian ke obligasi negara, sebagian besar simpanan telah disimpan di obligasi negara, dan sisanya diterima. Monitoring; 3) Tracking tindak lanjut perkembangan unit kerja terkait -19

Sejak Maret 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyesuaikan kebijakan dan langkah pendidikan serta solusi pendidikan selama pandemi COVID-19. Diantaranya Salah satunya adalah melonggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dinas pendidikan berhak mengalokasikan dana BOS untuk membekali guru dan siswa dengan kuota internet. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 akan berdampak pada Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Juknis reguler perusahaan telah direvisi dan dirilis pada 9 April 2020.

Melanjutkan kebijakan tersebut, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhasil memperoleh dana lanjutan untuk memfasilitasi siswa, guru, siswa dan guru Hal ini untuk menjawab kekhawatiran masyarakat tentang kesulitan ekonomi akibat pandemi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *