Yogyakarta, TRIBUNNEWS.COM-Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009, peraturan tersebut menetapkan standar kapal nonkonvensional yang mengibarkan bendera Indonesia atau NCVS (standar kapal inkonvensional). Untuk memastikan standar yang terkait dengan kapal, Perbaikan berkelanjutan diperlukan dan peraturan keselamatan selalu dapat memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan dan mendapatkan masukan yang komprehensif dari para pemangku kepentingan atas perbaikan standar kapal inkonvensional, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan dispatch atau diskusi kelompok diskusi kelompok (FGD) dengan bantuan Administrasi Umum Pelayaran. Nomor pengiriman. KM. Resolusi No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non-Konvensi NCVS di Hotel Mercure Yogyakarta dari tanggal 7 sampai 10 Oktober 2020, untuk jangka waktu empat (empat) hari.

Pembukaan kegiatan desulfurisasi gas buang diumumkan oleh Kapten Navigasi dan Direktur Administrasi Keselamatan Maritim. . Hermanta (Hermanta) atas nama Dirjen Perkapalan

Kapten Hermanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pengiriman kiriman ini adalah untuk mereview atau menelaah kembali regulasi yang ada sehingga regulasi yang baru dapat menyempurnakan regulasi yang ada. Saya yakin kegiatan logging ini adalah event yang tepat, dan menjadi pendorong untuk memperbaiki dan memutakhirkan regulasi untuk mencapai arah yang lebih baik. Oleh karena itu, saya berharap kedepannya semua kapal dan pelaut dapat meningkatkan keselamatan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan “Law of the Sea” . Kapten Hermanta mengatakan: “Peraturan yang dirumuskan di tingkat nasional di daerah ini adalah kesatuan NKRI.” Lanjut Kapten Hermanta, selain itu, semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi informasi. Cepat, tanpa kendala ruang dan waktu, oleh karena itu mendorong kami untuk selalu dapat merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengadopsi terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif berupa perumusan kebijakan yang tepat dan tepat. State of the Islands (State of the Islands).

“Untuk itu, kita harus mempersiapkan Kapten Hermanta yang sesuai bersama-sama sambil berkata:” Dalam pelaksanaan proses penerapan standar untuk kapal inkonvensional, kita harus memastikan aturan dan regulasi yang memuaskan untuk menjamin kelayakan kapal berbendera Indonesia. Seks. — Bersamaan dengan itu, Kapten Diaz Saputra selaku ketua penyelenggara focus group dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan utama penahanan kiriman ini adalah untuk memastikan bahwa review standar relatif kapal nonkonvensional dapat diselesaikan dan segera dilaksanakan. Berlaku untuk kapal berbendera Indonesia yang berukuran kurang dari 500 GT untuk pelayaran domestik dan internasional atau kapal Indonesia dengan bobot lebih dari 500 GT untuk pelayaran domestik.

Menurut Kapten Diaz, pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung selama 10 hari dengan jangka waktu empat (empat) hari. Mulai 10 hingga 10 Juli 2020, di Hotel Grand Mercure Yogyakarta, terdapat 50 peserta dari Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kejaksaan Agung, Biro Navigasi dan Kelautan, serta Biro Maritim dan Penjaga Pantai. , Administrasi Umum Bidang Hukum Perhubungan dan Komando Umum, Administrasi Umum Pelabuhan, Kantor Otoritas Pelabuhan Khusus dan Pelabuhan Batam (KSOP), KSOP Kelas I, Kelas II KSOP, Kelas III KSOP dan Tim TSS (Ahli SSI-COE AMSAT).

Sebagai acuan, Peraturan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 memuat aturan Standar Kapal Non Konvensional Indonesia (NCVS) yang mengatur tentang standar untuk menerbangkan kapal inkonvensional. Bendera Indonesia dan SK Dirjen Perhubungan Laut UM.008 / 9/20 / DJPL-12 tentang Penerapan Standar Penerapan dan Pedoman Teknis Kapal Berbendera Indonesia Non Konvensional. Kedaluwarsa, dengan kalender lelang per 1 Januari 2013. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *