Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pengadilan Negeri Tangerang di Kota Banten pada Kamis (16/7/2020) mendenda tersangka manajer produksi PT. Bpk. EJI X.Z. dan M.S. berupa pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 150 juta atau pidana penjara 2 bulan. Kedua pimpinan PT. EJI terbukti secara hukum dan melanggar hukum karena mengintimidasi pekerja / serikat pekerja. Plt. Iswandi Hari, Dirjen PPK dan K3, serta Iswandi Hari Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta pada Jumat (17/7/2020).

Iswandi Hari, Plt Dirjen PPK dan K3, mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran UU Ketenagakerjaan, kita telah meloloskan Prioritas diberikan pada pelaksanaan undang-undang pendidikan dan pencegahan. Iswandi mengatakan: “Jika dua langkah preventif diambil tetapi masih diabaikan atau diabaikan, maka penindasan pengadilan merupakan tindakan hukum terhadap pengadilan.” Dalam putusan pengadilan, penilaian kedua pemimpin bisnis tersebut dilanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pekerja / Serikat Buruh, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dilarang mencegah atau memaksa pekerja / pekerja untuk melatih atau tidak melatih, mengelola atau tidak menjadi Keanggotaan atau tidak menjadi anggota dan / atau pemimpin atau tidak menjalankan kegiatan serikat / serikat pekerja: a. Pemutusan hubungan kerja, skorsing sementara, penurunan pangkat atau mutasi pekerjaan; b. Gagal membayar atau mengurangi upah pekerja / pekerja; vs. mengintimidasi dalam bentuk apapun; memulai kembali Gerakan menentang pembentukan serikat pekerja / serikat buruh. “- Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) diancam dengan pidana penjara dan / atau denda paling sedikit satu tahun sampai paling lama 5 tahun. Minimal Rp. 100 juta sampai dengan Rp 500 juta. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *