Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Meski pagu anggaran terus naik, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RI Achsanul Qosasi menyampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia (BPK) 2019. Jumat (24/7/2020) di Dinas Sosial Kota Kawan, Jakarta Timur.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial telah memenangkan opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial untuk laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018 dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial atas pencapaian ini. Hal ini sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya terutama untuk belanja bantuan sosial.Bahkan pada tahun 2020 anggaran Kemensos menjadi yang terbesar diantara seluruh kementerian / lembaga. – “Saya mengapresiasi prestasi ini. Predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan dengan anggaran yang terus bertambah. Menurut saya hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang teguh dari Kemensos di semua tingkatan, terutama dalam transparansi Dan pengelolaan anggaran bertanggung jawab. Tentunya dengan kepemimpinan tim review BPK tidak bisa menonjol. ”Menteri Sosial Juliari dan Kesepakatan Kesehatan. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sosial Juliari, Sekretaris Jenderal Hartono Laras, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial. Covid-19 telah mempercepat pengelolaan Covid-19 dan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penerapan rencana perlindungan sosial yang diterapkan, sehingga berdampak pada penerapan jaring pengaman sosial. Bantuan sosial khusus telah ditambahkan ke anggaran tahun ini untuk mengatasi dampak Covid-19, dan anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp124,4 triliun.

“Pengelolaan anggaran menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era pandemi. Pengeluaran uang yang sesuai dengan prinsip pemerintahan harus ditaati. Tata kelola fiskal yang baik sejalan dengan kebutuhan situasi krisis. Menteri Sosial mengumumkan:“ Kita harus Cepat dan Akurat “. -Pendapat WTP BPK membuktikan kualitas kinerja Kemensos dan tingkat belanja tertinggi yang dicapai sepanjang sejarah, mencapai 63,42%. Menteri Sosial merekomendasikan agar rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti di jajarannya .— -Saat yang bersamaan, Achsanul Qosasi, pihak ketiga anggota BP RI menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial dan hal tersebut ditanggapi dengan serius, sangat memperhatikan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan serta membuat komitmen yang tegas, serta mengawasi hasil audit. Kemensos juga memuji instansi di semua tingkatan yang melaksanakan anggaran dan menyampaikan laporan keuangannya agar diungkapkan secara wajar, sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, standar sistem pengendalian intern pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, BPK mengusulkan Pendapat CAP. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Lalas mengatakan, pengelolaan anggaran tidak hanya harus lebih tertib (profesional, transparan, dan akuntabel), tetapi pengeluaran harus dilaksanakan lebih cepat dan lebih baik .- “Get BPK CAP Pendapat bisa dianggap berhasil. Namun ke depan, dengan dipromosikannya inspektur jenderal dan jajaran eselon satu Kementerian Sosial, diharapkan CAP tidak hanya sebagai sebuah prestasi, tapi juga sebagai tradisi, ”kata Hartono. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *