TRIBUNNEWS.COM- “Konsekuensi pandemi Covid-19 memang tak terhindarkan. Edi Soeharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, mengatakan selain itu, hampir semua negara tidak siap menyediakan sarana dan sarana yang efektif. Paten untuk menjadikan roda gigi dalam kehidupan memasuki era “kebiasaan baru” atau yang disebut “normal baru”. Kementerian Sosial membuat webinar bertajuk “Membuka Jalan Menuju Kesejahteraan di Era Kebiasaan Baru”. Diluncurkan oleh Poltekesos Bandung pada Kamis (6/11/2020). Dari sisi kemasyarakatan, pemerintah harus mencari cara yang paling tepat untuk pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial budaya kehidupan masyarakat agar konsisten dalam sikap, interaksi sosial dan perilaku sosial. Dan lengkapnya. ”Modus kegiatan harus mengikuti aturan kesehatan, yang harus tegas dalam pelaksanaannya, karena sulit bagi kita untuk mengatur massa, massa dan opini tentang pentingnya normal baru ini. Dia berkata: “Kebiasaan baru membutuhkan panutan. Mereka membutuhkan ketegasan kebijakan dan aturan. Ini berlaku untuk semua sektor dengan standar hidup yang berbeda (korporat dan non-korporasi),” kata. -Benny juga mengungkapkan bahwa untuk membuka jalan menuju kesejahteraan di era kebiasaan baru, ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Yang penting adalah sandang yang memadai, makanan dan rasa aman. Realisasi ketiga elemen ini akan menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk menjaga integrasi sosial dan etnis. Artinya, sabuk pengaman nasional terjaga dengan baik, kata Benny. Akan menghancurkan perekonomian suatu negara- “Pemutusan hubungan kerja dan kehancuran kegiatan ekonomi penduduk adalah hal yang biasa. Beban negara semakin meningkat, sehingga perlu dirumuskan strategi yang tepat untuk memperkuat regulasi ekonomi dan menyelesaikan masalah. Di Indonesia, angka kemiskinan melebihi 12%. Rekor pertumbuhan itu normal. Bagaimana pemulihannya bisa dipertahankan? », Kata Andre. — Asep Sasa, Direktur Jenderal Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial, salah satu pembicara webinar ini mengungkapkan, dalam persiapan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem Cara yang ditempuh adalah dengan memperkuat bansos, mengkoordinasikan kepengurusan dan kelembagaan antara berbagai kementerian dan komisi, serta memperkuat sumber daya manusia perlindungan sosial. Tentunya hal ini memerlukan langkah-langkah taktis.

“Efektivitas data sangat dekat, yang akan Mengukur ketepatan bansos dan jenis bantuan lain yang dirancang untuk memperkuat upaya ekonomi Klasifikasi dan signifikansi bansos sangat penting dilakukan karena adanya pilihan usaha dan letak geografis dimana masyarakat tinggal (kota, desa, desa, pedalaman, pegunungan, pesisir) Di satu sisi, jenis dan karakteristik penduduk miskin berbeda, katanya.

Di webinar yang sama, Edi Suharto menyampaikan bahwa kebiasaan new age ini akan mengoptimalkan peran berbagai potensi sumber kesejahteraan masyarakat, baik itu pekerja komunitas jalanan, komunitas Pekerja sosial dan lainnya.

“Mereka adalah tenaga terlatih dan paham sosiologi. Wilayahnya. Juru bicara lainnya, Didiet Widiowati (Didiet Widiowati) menambahkan banyak potensi sumber daya yang tersedia di daerah tersebut. Sebagai mitra untuk memperkuat masyarakat. Ekonomi massa. Untuk menghadapi era baru yang biasa dibutuhkan sinergi, “ujarnya.

Sebagai juru bicara, Asep Sassa menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab negara. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDB), Insya Allah akan mencapai nol kemiskinan ekstrim pada tahun 2024, ”pungkasnya. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *