TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari telah mencapai kesepakatan atas dasar kerjasama antar pemerintah untuk melaksanakan bisnis kerjasama di bidang penyediaan dan / atau pelayanan pelabuhan di terminal umum PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda Dan melalui mekanisme franchise ke entitas komersial pelabuhan. — Dalam hal ini, konsesi dapat diberikan kepada badan usaha pelabuhan (BUP) untuk menyediakan dan / atau menyediakan layanan pelabuhan melalui mekanisme nominasi yang ditentukan oleh kesepakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan konsesi kepada PT Sarana Abadi Lestari Terminal untuk pengoperasian Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan telah menagih Terminal PT Sarana Abadi Lestari untuk pelayanan terminal publik dalam bentuk string. Kapten Samarinda Dwi Yanto mengatakan tidak lama setelah Samarinda menandatangani perjanjian konsesi: “Sam Kelas II arinda berhak untuk memungkinkan PT Sarana Abadi Lestari menyediakan layanan pelabuhan di areal konsesi sesuai dengan perjanjian konsesi dan ketentuan hukum.” 17/6).

Kapten Dwi Yanto menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan pelabuhan terminal umum PT Sarana Abadi Lestari Pelabuhan Samarinda telah sesuai dengan Rencana Nasional Pelabuhan (RIP) Induk Pelabuhan nomor KP yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sesuai Peraturan No. KM 28 Tahun 2006 yang diundangkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 7 Juni 2006, No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Nasional Pelabuhan dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda-Ruang Lingkup Pengusahaan Perjanjian ini Hak tersebut mencakup (antara lain) kantor KSOP Kelas II Samarinda yang memberikan hak waralaba kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk pengoperasian, pengoperasian dan pengembangan jasa pelabuhan di wilayah konsesi dalam jangka waktu waralaba yang ditentukan, dan PT Sarana Abadi Lestari Sesuai dengan jenis, struktur, kategori, dan mekanisme penerima waralaba, menentukan pembagian dan objek kontrak waralaba, serta melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan pemungutan tarif atas jasa kepelabuhanan di wilayah waralaba. Tentukan tarif layanan pelabuhan yang ditentukan dalam peraturan Menteri Perhubungan.

“Selain itu juga mengatur pembayaran pendapatan konsesi dari PTS, penyerahan Arana Abadi Lestari ke kantor KSOP Klas II Samarinda, pelaksanaan jasa kepelabuhanan bukan penerimaan negara fiskal (PNBP), dan pelaksanaannya di KSOP Samarinda Nahkoda yang menyerahkan aset milik PT Sarana Abadi Lestari di kantor Kelas II menjelaskan. Dwi Yanto .

Dalam pelaksanaan konsesi operasi PT. Sarana Abadi Lestari Pelabuhan Samarinda melakukan penghitungan konsesi dan dikelola oleh East Badan Perwakilan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Kalimantan mereview bahwa masa konsesinya adalah 37 tahun, dan royalti 5% per tahun.Sebagai informasi, sebelumnya PT Sarana Abadi Lestari menurut Direktur Direktorat Jenderal Perkapalan BX pada 19 Juni 2015 Keputusan -308 / PP008 mengoperasikan terminal untuk keuntungannya sendiri. Keputusan tersebut menyetujui pengelolaan terminal. Hal ini berkepentingan dengan lingkungan kerja dan wilayah kepentingan di pelabuhan Samarinda. Industri kimia dasar organik minyak dan gas dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .

Tujuan penandatanganan kontrak waralaba adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelabuhan dengan menyediakan dan / atau pelayanan kepelabuhanan, serta meningkatkan pendapatan negara dengan membayar pendapatan waralaba.Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ).). (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *