TRIBUNNEWS.COM-Implementasi anggaran Kementerian Sosial kembali impresif. Per 24 September 2020, total anggaran 13.408,80 miliar rupee, mencapai 95,922 miliar rupee (71,58%).

Oleh karena itu, anggaran Kemensos adalah yang terpenting, tetapi pencapaian anggarannya juga ditanggung oleh Menteri Sosial Julie Anna Batubara (Juliari P. Batubara) bersikeras untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil anggaran di semua tingkatan. Menurutnya, menjaga penyerapan anggaran yang tinggi sangat penting, apalagi banyak rencana Kementerian Sosial yang masuk dalam Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menteri Sosial mengatakan, perlu digarisbawahi bahwa lebih dari separuh anggaran PEN, dengan maksimal Rp 204,95 triliun pada tahun 2020, berada di Kementerian Sosial. Lebih dari setengah. Oleh karena itu, jika realisasi anggaran Kemensos tidak dalam rencana yang terbaik, maka akan sangat menggerogoti rencana PEN nasional, “kata Menteri Sosial Juliari pada rapat pimpinan yang digelar dengan Eselon I dan Eselon II Mabes Indonesia. Kementerian Sosial Bogor (09/24). Ia mengatakan bahwa ini seperti pertandingan sepak bola, dan Kementerian Sosial telah mengambil posisi fitnah (manajer penyerang). “Jika pembebas lemah, akan sulit mengharapkan kemenangan. Dalam permainan ini, kami tidak dapat memenangkan adu penalti, kami juga tidak dapat memenangkan perpanjangan waktu. Tapi, kita harus menang berturut-turut-kalau main bulu tangkis, ”ucapnya.

Pernyataannya dimaksudkan agar prestasi rangkingnya meningkat tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Mensos pun menginstruksikan jajarannya untuk memastikan agar Kementerian Sosial Pencapaian Departemen Pemberdayaan Sosial terus mempertahankan level tinggi, yang jauh melebihi K / L lainnya. Departemen Inspeksi Jenderal sebesar Rs 325,5 miliar menyerap 66% dari dana tersebut, terhitung 48%; Ditjen Departemen Pemberdayaan Sosial melewati batas maksimum Rs 4.893 crore, mencapai 3,30 %.

Kemudian, dari batas maksimum Rs 893.764 crore, departemen Administrasi Umum Rehabilitasi Sosial dipulihkan; mencapai 65,01%; Departemen Biro Sosial dan Politik Umum Pagu Rp45,955 triliun dan mencapai 75,82%; Administrasi Umum GFP Batas atas éBadiklit Pensos adalah Rs 815,06 crore, mencapai 72,36%; batas atas é Badiklit Pensos adalah Rs 372.020 crore, mencapai 63,72%.

Di bagian lain dari kepemimpinannya, Menteri Sosial menyarankan lebih banyak pemimpin di departemen ini Untuk menjaga belanja bansos sesuai dengan rencana penarikan (RPD). Kemudian menata kembali rencana belanja bansos untuk kebutuhan dasar yang masih dibutuhkan – Menteri Sosial juga meminta jajarannya melengkapi atau mengubahnya agar bisa segera dipersiapkan untuk pelaksanaan. Penting juga untuk mempercepat realisasi belanja modal sebelum bulan tersebut. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *