TRIBUNNEWS.COM-Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menetapkan tiga petinggi atau pejabat senior lapis kedua di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan DKI Jakarta (8 Maret 2020). Upacara pelantikannya sebagai berikut hari ini: Hanif Faisol Nurofiq Direktur Direktorat Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan (PKTL), Dyah Murtiningsih adalah Direktur Direktorat Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Konservasi (PDASHL), dan Ade Palguna Ruteka adalah Direktur Biro “Pengembangan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”. Menteri Siti menjelaskan, pelantikan tersebut adalah Mengisi posisi yang kosong karena mantan PNS telah pensiun. — “Ketiga jabatan ini adalah jabatan sekretaris jenderal manajemen. Menteri Siti menjelaskan, lowongan terlama ada di departemen manajemen umum (Ditjen) PKTL. Saat itu kami dibatasi karena penyesuaian organisasi, namun sesuai kebutuhan kami, kami tidak bisa Tunggu lagi. ”Menteri Siti akan bekerja keras mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di bawah bimbingan para pemimpin senior yang baru saja dilantik. Mempertimbangkan kemuliaan tatanan Presiden Joko Widodo, saat ini kita menghadapi segala upaya untuk memberikan dukungan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, semua kegiatan departemen manajemen urusan umum dan instansi terkait harus dilaksanakan secepatnya, dan bersama masyarakat secepatnya. “Menteri Siti menjelaskan.-Sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Menteri Siti membentuk tim. Dalam proses pelaksanaannya, Menteri Siti dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong akan memimpin langsung .

Menteri Siti melanjutkan, Kementerian LHK memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama memulihkan perekonomian nasional Kamboja. Akibat COVID-19, terlibat langsung dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat adalah pengelolaan umum PKTL, pengelolaan umum PDASHL, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Arahan umum PSKL, arahan umum anti pencemaran, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi (PPKL) BP2SDM dan KLHK. Satuan-satuan ini adalah kunci pemulihan ekonomi negara. Benteng. Oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk bekerja secara langsung. Menteri Ti berkata.

Instruksi Menteri Xiti berikutnya terkait dengan penyelesaian “Undang-Undang Penciptaan Tenaga Kerja”.

“Saya ingin mencari bantuan. Kita semua sangat peka untuk mengikuti perkembangan ini dan memberikan jawaban serta penjelasan yang sesuai mungkin, apalagi Departemen LHK sudah mengedepankan jabatan,” pinta Menteri Siti. Kedudukan penting Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bidang ini “. RUU tentang penciptaan lapangan kerja .

” Saya juga mencoba meminta rekan-rekan saya di daerah saya untuk mengambil langkah pertama untuk memperjelas dan mengartikulasikan konsensus nasional untuk mendorong berbagai pembangunan, terutama Ini dalam konteks perizinan yang mudah dan birokrasi yang disederhanakan. Menteri Siti menjelaskan.

Di akhir pidatonya, Menteri Siti mengingatkan kepada seluruh PNS tentang kewajibannya berdasarkan UUD 1945. Pasal 28 huruf H menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak menikmati lingkungan hidup yang baik. UUD 1945 Pasal 33 mengatur bahwa tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. – “Ini prinsip dasar kita. Sebenarnya tidak bisa berhenti sampai di sini, tapi harus dilaksanakan seluruhnya. Kita harus memberi perhatian khusus pada pernyataan ini dan bersiap untuk melakukan ini dengan cara yang terbaik,” pungkas Menteri Xiti .

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *