TRIBUNNEWS.COM-Optimalisasi peran community fire protection (MPA) merupakan pekerjaan penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

Selain fasilitas dan pengetahuan teknis, MPA juga akan memiliki pengetahuan paralegal dan dapat mengajak lebih banyak anggota masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban. — “Kami memperlakukan MPA dengan konsep kesadaran hukum masyarakat, yaitu oleh Kepala Desa Babinkamtibmas, Babinsa, dengan dukungan dan pengawasan harian dari para tokoh dan aktor masyarakat setempat, kami mendirikan orkestra untuk melindungi Menteri LHK Siti Nurbaya pada hari Jumat (2020/7/7) saat rapat koordinasi MPA-Paralegal Karhutla yang diadakan di Jakarta. Mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-Siti melanjutkan: “Oleh karena itu, masyarakat sudah sadar hukum dan terus update, dan Gunakan hak dan kewajiban Anda sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini jangan sampai terjadi kebakaran. Dengan pengalaman yang solid dari tahun 2015 hingga 2019, akhirnya kami dapat mengidentifikasi tiga kelompok kerja utama pencegahan kebakaran hutan dan lahan, yaitu kelompok 1) Pengendalian operasional dalam sistem kelompok kerja terintegrasi yang telah dimodelkan; 2) Iklim telah Analisis sistem dan teknologi perubahan cuaca dan rekayasa cuaca hujan; 3) Pengembangan pengelolaan lanskap, terutama dalam hal pelaku / konsesi, praktik pertanian dan pengolahan gambut. -Kelompok pengendali operasi dengan sistem kelompok kerja komprehensif telah beroperasi selama 4-5 tahun.Di bawah kendali terpusat dari gubernur, Bondin dan Kaboda di tingkat daerah, tugas-tugas ini perlu diperkuat dalam operasi lapangan yang dilengkapi dengan personel sipil. Masyarakat merupakan peran utama atau nilai-nilai kelembagaan dan niat untuk menjaga kawasan dari kebakaran hutan dan lahan dalam sistem kerja KKL-Paralegal. Transmisi melalui deteksi dini, persiapan pemadaman listrik, dan pengendalian operasional yang dilakukan oleh kelompok kerja terintegrasi, bekerja dengan baik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, model kerja MPA-Paralegal merupakan bagian penting di tingkat tapak dari sistem kelompok kerja yang terintegrasi. Dia berkata.

Menteri mengingatkan jajaran Pimpinan Dinas LHK dan Pimpinan BPBD dari enam provinsi: Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, dan Jabar, Pemda Implementasinya meliputi tata kelola dan pengembangan masyarakat.

Pada bagian latar belakang pengembangan masyarakat dan kebakaran hutan dan lahan, pemeliharaan memang diperlukan di tingkat lokasi.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *