Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mendesak gubernur di seluruh Indonesia untuk mengembangkan rencana kelangsungan bisnis dan melaksanakan rencana yang bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 Covid-19.

Surat Edaran (SE) Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwa M / 7 / AS.02.02 / V / 2020 adalah tentang rencana kelangsungan usaha dalam menghadapi pandemi penyakit Coronavirus (Covid-19) tahun 2019 dan pencegahan Covid- 19 Perjanjian diedarkan di perusahaan.

Pelepasan SE bertujuan untuk melindungi kelangsungan bisnis dari pandemi Covid-19 dengan mempertahankan semua sumber aktivitas utama untuk menunjang aktivitas dasar dalam organisasi bisnis, agar aktivitas bisnis tetap baik selama pandemi. Selama operasi, dan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di perusahaan.

“Jika pengusaha atau kelompok usaha harus segera mengambil langkah, sistematis dan efektif sebagai langkah persiapan untuk mempersiapkan rencana keberlangsungan bisnis pandemi Covid-19,” “Menaker Ida, Rabu (06/03). 2020), dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, pengusaha harus menentukan prioritas bisnis; mengidentifikasi risiko pandemi; rencana mitigasi risiko; menentukan tanggapan terhadap dampak pandemi; merancang dan melaksanakan rencana keberlangsungan bisnis; Komunikasikan rencana kesinambungan bisnis, dan lakukan uji rencana kesinambungan bisnis. Oleh karena itu, pengusaha meramalkan dan secara serius meningkatkan kewaspadaan akan pandemi ini, ‚ÄĚkata Menaker Ida. Menteri menambahkan, untuk mengimplementasikan kesepakatan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja, harus diluncurkan kampanye gaya hidup bersih dan sehat; praktik higiene dan higienis; restrukturisasi usaha; memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD) ; Periksa suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan dan amati kondisi umum pekerja / pekerja dan tamu; batasi kontak antar pekerja; dan pastikan bahwa tindakan substansial telah diambil untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan mendorong rasa aman;

Menaker melanjutkan Dikatakan bahwa dalam proses implementasi perjanjian pencegahan Covid-19 perlu adanya sosialisasi untuk memberikan nasehat dan edukasi kepada seluruh pekerja mengenai Covid-19; standarisasi pola kerja; reorganisasi pekerja sesuai dengan kebijakan perusahaan (mempertimbangkan keputusan pemerintah) Mengenai sejauh mana bencana tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan menegaskan jika ditemukan pekerja yang memenuhi kondisi sebagai berikut: Person in surveillance (PDO), Patient in surveillance (PDP) atau Covid-19 kasus positif, petugas kesehatan atau K3 di tempat kerja Pakar harus melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, serta mensosialisasikan kesepakatan isolasi diri.

“Dalam hal ini kami meminta kepada Gubernur untuk memberikan dan meneruskan edaran ini kepada Bupati / Walikota dan Bapak / Ibu. Pelaku bisnis yang membidangi wilayah kerja, yakni menteri sumber daya manusia yang diambil dari SE. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *