JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mendesak gubernur di seluruh Indonesia untuk mencegah pandemi Covid-19 dengan menyusun rencana kelangsungan bisnis dan melaksanakan kesepakatan untuk mengantisipasi dampak pandemi Covid-19. Penularan covid19.

Surat Edaran Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia M / 7 / AS.02.02 / V / 2020 (SE) mencontohkan, menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) pada 2019 dan pencegahan Covid-19 di perusahaan. Sebarkan kesepakatan.

Tujuan diterbitkannya SE ini adalah untuk melindungi kelangsungan bisnis dari dampak pandemi Covid-19 dengan menjaga ketersediaan semua sumber utama kegiatan untuk mendukung kegiatan dasar dalam organisasi bisnis, sehingga kegiatan usaha dapat tetap terjaga selama pandemi. Lanjutkan selama operasi normal dan cegah Covid 19 menyebar di perusahaan.

“Pengusaha atau dunia usaha harus segera mengambil tindakan, sistematis, dan efektif sebagai langkah persiapan untuk mempersiapkan rencana kelangsungan usaha pandemi Covid-19,” kata Menaker Ida, Rabu (6/3/2020). Demikian siaran pers dari Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Harus menentukan prioritas bisnis; mengidentifikasi risiko pandemi; rencana mitigasi risiko; menentukan respons terhadap dampak pandemi; merancang dan mengimplementasikan rencana kelangsungan bisnis; mengkomunikasikan rencana kelangsungan bisnis; dan melakukan pengujian rencana kesinambungan bisnis. Oleh karena itu, pengusaha sangat menantikan dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan pandemi ini, ”kata Menaker Ida.“ Menaker menambahkan, untuk mengimplementasikan kesepakatan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat kerja harus segera diluncurkan. gerakan. Gaya hidup bersih dan sehat; kebersihan dan sanitasi perusahaan; memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD); memeriksa suhu tubuh perusahaan setiap kali masuk, dan mengamati kondisi umum pekerja / pekerja dan tamu; membatasi kontak antar pekerja– –Selain itu, Menaker terus mengemukakan bahwa dalam proses penerapan perjanjian pencegahan Covid-19, seluruh pekerja / pekerja yang terkena Covid-19 perlu mendapatkan pendampingan melalui interaksi sosial dan edukasi; pengawasan pola kerja; dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta memperhatikan pemerintah Bencana bagi pengelompokan pekerja / pekerja dalam penentuan jenjang pekerja

— Menaker mencontohkan, jika ditemukan pekerja yang memenuhi kriteria objek surveilans (ODP), pasien surveilans (PDP) atau kasus positif Covid-19, petugas kesehatan atau K3, Para ahli di tempat kerja harus melaporkan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyebarkan informasi tentang perjanjian isolasi diri (self-isolation).

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Gubernur untuk menyiapkan dan mengirimkan surat edaran ini kepada Bupati / Walikota dan para pelaku usaha di wilayah kerja Anda”, Menteri Tenaga Kerja menyela.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *