TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag), telah menyesuaikan pedoman pelaksanaan pembelajaran.Pada tahun 2019, Virus Corona Disease (COVID-19) ) Tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2020/2021 selama pandemi. Menurut regulasi terbaru, mengizinkan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di area kuning dan hijau telah menimbulkan kekhawatiran tentang peningkatan kasus COVID-19, terutama di dua wilayah. Perlu digarisbawahi mengingat bahwa pembelajaran tatap muka terbuka di kawasan kuning dan hijau juga merupakan wujud banyaknya keinginan pemerintah untuk menyadari keterbatasan dan dampak negatif masyarakat terhadap pendidikan jarak jauh.

PJJ adalah menjamin hak pendidikan bagi peserta didik pada saat pandemi Pilihan yang dihormati. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen Paudasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan, pemerintah menyadari potensi klaster baru dibuka untuk layanan tatap muka. “Namun, kami telah mengeluarkan instruksi untuk membuka satuan pendidikan di area kuning dengan izin dari kelompok kerja setempat untuk mempercepat penanganan COVID-19. Kepala sekolah harus mengisi checklist pencegahan COVID-19, dan Jumeri mengatakan dalam conference call: “Sudah diverifikasi oleh Kelompok Kerja Percepatan Manajemen COVID-19 dan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten / kota. Menurut Jumeri, pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap, asalkan level 30-50% harus tercapai. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK standarnya 28-36 siswa per kelas, dan awal 18 siswa .– –Untuk sekolah luar biasa (SLB), PAUD awal untuk 5-8 siswa per kelas dikurangi dari semula 15 siswa per kelas menjadi 5 siswa per kelas.

Demikian pula dengan jumlah hari rotasi pembelajaran Pengurangan akan dikurangi, dan masing-masing satuan pengajaran akan menentukan situasi dan kebutuhan pembelajaran bergilir (kelas) berdasarkan kelas masing-masing. Jumeri melanjutkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah mendapat laporan dari berbagai daerah, karena satuan pendidikan di wilayah kuning sudah dibuka kembali. , Sebuah cluster baru muncul.

Namun, harus diklarifikasi bahwa situasi ini tidak terjadi pada bulan Agustus. Empat keputusan menteri dikeluarkan untuk menyesuaikan, tetapi dari Maret hingga Agustus merupakan peristiwa kumulatif. Selain itu, , Pelajar dan pendidik bukan di satuan pendidikan, tetapi di lingkungannya sendiri. “Jika ada tanda-tanda bahwa sektor pendidikan terancam atau tingkat risiko di daerah berubah, maka pemerintah daerah terpaksa menutup kembali bidang pendidikan. Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota, dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja guna mempercepat penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah tertentu, ”kata Jumeri. Karena minimnya 3T, banyak satuan pengajaran di wilayah 3T yang kesulitan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Ini mungkin memiliki dampak negatif permanen pada perkembangan anak dan perkembangan psikososial.

Saat ini, 88% direksi Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dari seluruh 3T telah lulus penyesuaian SKB, dan satuan pendidik yang siap dan mau melakukan pembelajaran tatap muka memiliki kesempatan untuk melaksanakannya secara bertahap sesuai dengan peraturan higienitas yang ketat. Provinsi Kalimantan bagian utara menyatakan bahwa letak geografis Kabupaten Nunukan meliputi tiga kategori, yaitu kategori perkotaan seperti Nunukan dan Nunukan selatan, kategori pulau terluar seperti Kecamatan Sebatik, dan satu-satunya kawasan terpencil 3T yang bisa dilalui. Kategori, seperti Kecamatan Krayan. “Hampir 30% wilayah Nunukan tidak memiliki Internet. Oleh karena itu, karena tidak ada Internet, pendidik harus aktif mengunjungi kediaman siswa. Namun, dengan mengacu pada SK Menteri tersebut, kami telah melakukan kegiatan peningkatan kesadaran di kalangan guru agar mereka tegas. Ikuti prosedur kesehatan.Kata Junidi. Kekuatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di tingkat daerah membutuhkan satuan pendidikan yang terletak di area hijau dan kuning untuk melengkapi semua daftar perjanjian kesehatan. Pemerintah daerah / kantor wilayah, (2). Kepala sekolah (3) komite sekolah (4). orangtua. Jika orang tua tidak setuju, siswa tersebut akan terus belajar di rumah dan tidak dapat dipaksa. Jika unit instruksi dalam keadaan berbahaya atau tingkat resiko wilayah berubah, pemerintah daerah berkewajiban untuk menutup unit tersebut kembali. General Manager Jumeri mengatakan: “Pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran tatap muka merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, yang didukung oleh pemerintah pusat.” Dinas pendidikan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten / kota, dan kepala dinas pendidikan harus terus berkoordinasi dengan kelompok kerja Mempercepat pengelolaan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di wilayah -19. Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 di https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 wilayah / kota di zona merah, 222 wilayah / kota di zona oranye, dan 177 wilayah. / Kota berada di area kuning, sisanya 82 kabupaten / kota berada di area hijau, dan area ini tidak terpengaruh. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat 23.150 satuan pendidikan di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang telah melaporkan dan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Diantaranya, 6.238 sekolah telah menyelenggarakan RDB di area kuning, dan 1.063 sekolah telah melakukan pembelajaran tatap muka. -Jumeri menambahkan: “Ada 7002 sekolah di kawasan hijau yang melaksanakan BDR dan 1.410 sekolah tatap muka.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *