TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara sistematis dan terintegrasi guna mendukung pelaksanaan TSS di Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan harus bekerjasama dengan instansi maritim terkait untuk merumuskan kembali TSS di Selat Lombok. Sebelumnya, pasukan dikirim untuk patroli dan penegakan hukum, serta bongkar / penggabungan kapal dan personel milik negara.

Selat Sunda dan Selat Lombok berada di wilayah pelayaran, jalur tersebut tergolong Selat Kepulauan Indonesia atau ALKI I dan ALKI II. Lalu lintas di kawasan ini sangat padat. Sementara itu, Selat Lombok sendiri merupakan jalur transportasi internasional, karena adanya kawasan wisata di sekitarnya, kepadatannya tinggi. Di sekitar Selat Lombok terdapat Taman Wisata Bahari Gili Matera dan Cagar Sumber Daya Laut Nusa Penida. – “Untuk menjamin terlaksananya pekerjaan implementasi, TSS dapat berjalan dengan baik khususnya di Selat Lombok. Dari sisi penegakan hukum, kami menyiapkan TSS Lombok dengan menyusun on site patrols and lawcement operating procedure system (SOP). Keselamatan jalan di selat, menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya, serta memantau juga keselamatan selat. Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dibacakan penanggung jawab Otoritas Pelabuhan Tanjong Perak. Dalam hal ini, Indonesia mencatatkan cerita baru Disebut Ne, karena negara kepulauan pertama di dunia ini memiliki sistem pemisah lalu lintas atau TSS di Selat Kepulauan, yaitu Selat He dan Selat Lombok. Pada Juni 2019, TSS diputuskan oleh International Maritime Organization (IMO) dan akan dirilis pada tahun 2020. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2005.

“Melalui penetapan TSS, keselamatan navigasi di Selat Sunta dan Selat Lombok serta perlindungan lingkungan laut dapat terlaksana dengan baik. Bapak Dari mengatakan: “Hal ini dapat mempertahankan dan pada akhirnya berdampak positif bagi Indonesia, serta meningkatkan citra Indonesia di mata dunia internasional guna mewujudkan keinginan Indonesia menjadi poros samudra global. Kebanggaan Indonesia khususnya peran Kementerian Perhubungan sebagai IMO Administrasi Maritim telah mempertahankan usulan TSS Selat dan Lombok di kancah maritim global selama lebih dari dua tahun.Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan 2020 KM 129, yang melibatkan pengendalian jaringan jalan di Selat Lombok, dan SK KM 130 Tahun 2020, tentang Penetapan Jaringan Jalan Selat Sunda Selat Lombok meliputi Penyiapan Sarana dan Prasarana Vessel Traffic Services (VTS), Alat Bantu Navigasi (SBNP), dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (RH) VTS Situasi, dan penyusunan juklak navigasi, “kata Dahri. Usai aksi unjuk rasa pasukan juara yang turut serta dalam acara tersebut, pimpinan Haiji II dan Pembela Pantai Tanjong Perak (PPLP) Mulyadi juga mengerahkan 2 (dua) kapal perang nasional sebagai Lombok. KN merupakan bagian dari implementasi TSS di Selat Pulau. Chundamani P-116 dan KN. Grantin P-211 beserta personelnya akan menjalankan tugas keselamatan laut dan penegakan hukum di laut, dengan tetap memperhatikan regulasi kebersihan para personel yang bertugas .

Terakhir, Pak Dahri mengucapkan selamat kepadanya telah menyelesaikan pekerjaan ini bagi seluruh staf yang akan menjalankan tugasnya. Misi mulia. “Saya berharap para personel ini dapat melaksanakan tugas ini dengan cermat dan bertanggung jawab, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan angkatan laut. “-Dia yakin Indonesia siap melayani masyarakat maritim global selama pelaksanaan TSS di Selat Sata, dan pelaksanaan Selat Lombok akan dimulai pada 1 Juli 2020. Ini merupakan inisiatif Kementerian Perhubungan dalam mendukung peningkatan transportasi selat. Peran dan kontribusi nyata. Keselamatan dan keamanan navigasi, serta perlindungan lingkungan laut perairan Indonesia, dan atas dasar mewujudkan Indonesia sebagai poros lautan dunia. Badan patroli dan penegakan hukum TSSElat Lombok dan lainnya antara lain Kapolda Jawa Timur Panglima Lantamal V Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjong Perak Panglima Tembekang-2 Surabaya, Komisaris Besar PT Surara Baba, dan Wakil Direktur Utama PT. Pelindo III Jawa Timur, Presiden DPC INSA Surabaya, dan seluruh UPT Tata Laut Daerah Jawa Timur. (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *