TRIBUNNEWS.COM-Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia dengan sistem pemisah lalu lintas (TSS) di laut nusantara (yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok), membuat sejarah baru di panggung maritim global, mengikuti urusan maritim internasional. Ketika organisasi (IMO) membuat TSS pada Juni 2019 dan mengeluarkan surat edaran IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337, penerapan sistem isolasi lalu lintas dan tindakan rute udara terkait Selat Sunda dan Selat Lombok .

TSS Selat Sunta dan Selat Lombok akan segera dilaksanakan mulai 1 Juli 2020.

Baca: Strategi pengelolaan keuangan bagi masyarakat pembayar UMR

Ini Sukses Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah bekerja keras di International Maritime Organization untuk memperjuangkan usulan TSS di Selat Forta dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di bidang kelautan global .— -Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Kementerian Perhubungan telah banyak melakukan persiapan pelaksanaan TSS di Selat Sunda dan Lombok dalam hal navigasi dan penegakan hukum. Artinya Indonesia siap melaksanakan TSS di Selat dan Lombok yang sudah siap. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan R. Agus Purnomo di Jakarta, Kamis (18/6).

Sebelumnya, Indonesia, Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Singapura. Namun, TSS di Selat Malaka dan Singapura dimiliki oleh tiga (tiga) negara, sedangkan TSS di Selat Pengaturan dan Lombok hanya memiliki hak untuk mengawasi. Hal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang mendapat persetujuan IMO untuk memiliki TSS. Negara ini juga terdapat di ALKI (Indonesia Archipelago Seaway) I dan ALKI II. Baca: Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari Kesepakatan Kesepakatan Konsesi Gedung Terminal Umum – Dalam Waktu Dekat, Administrasi Umum Angkutan Laut Bakal di Selat Sunta dan Naga Bidang keselamatan jalan Mejima menyelenggarakan patroli penegakan hukum di Selat TSS, salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah tableop exercise. Latihan meja ini dilakukan untuk merancang komunikasi dan pergerakan kapal nasional yang digunakan dengan kapal patroli KPLP, serta latihan patroli penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020 di Alur Eksplorasi dan Apel pada tanggal 27 Juni 2020 untuk persiapan / latihan basah. .

Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membekali aparatur Administrasi Umum Angkutan Laut khususnya awak kapal patroli “Pejabat Negara dan VTS” dengan mekanisme memahami proses perencanaan aksi patroli dan penegakan hukum di Selat Sunda dan Selat Lombok Serta koordinasi yang sistematis dan komprehensif. Baik itu dalam Administrasi Umum Transportasi Internal atau antar lembaga yang disahkan oleh hukum.

Baca: UU Adaptasi Normal Baru, Kemenhub Pantau Angkutan Laut Sulsel dan Sulbar – KPLP Juga Turunkan Kapal Patroli KPLP beserta Personelnya Siapkan Matahari Bidang pengawasan lalu lintas yang aman di Selat He dan Selat Lombok menyusun Action Procedure System (SOP) untuk patroli dan penegakan hukum. Maritime Navigation Assistance Service (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, dan persiapan panduan navigasi. Bekerja sama dengan RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi. “Oleh karena itu, Indonesia siap melayani komunitas maritim global ketika TSS Selat Sunta-Selat Lombok dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Ini merupakan peran aktif dan kontribusi praktis Kementerian Perhubungan dalam mendukung keselamatan dan keamanan. Katakan. “Dia menyimpulkan. Keamanan transportasi laut global menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *