TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mohammed Hudori dan Direktur Eksekutif Raod Mohammed, menandatangani nota kesepahaman dengan Dirjen Otonomi Daerah. Reformasi pemerintahan. Acara penandatanganan nota kesepahaman Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2020). Sebelum mencapai nota kesepahaman, Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ) Dalam sambutannya beliau menguraikan realisasi kerjasama dengan melibatkan badan hukum independen dalam proses evaluasi pemerintah daerah.

Pertama, sebagai tolok ukur efektivitas eksternal, dan sebagai dasar untuk memperkuat hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah di tingkat nasional; -Kedua, sebagai umpan balik dan dasar untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pemerintahan dan pelayanan publik, serta meningkatkan efisiensi, Mengelola anggaran yang berguna berdasarkan sumber daya, menciptakan suasana pembangunan dan berinvestasi di tingkat provinsi / regional dan kota;

Ketiga, kami berharap masyarakat sipil dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dan memperoleh kinerja benchmark pemerintah yang relevan Informasi sebagai patokan dan dasar untuk meningkatkan dampak positif dari masyarakat sipil dan proses reformasi. Sektor swasta juga akan lebih memahami dan menerima umpan balik tentang bagaimana kinerja dan tata kelola mempengaruhi lingkungan investasi di kawasan; keempat, mencapai pembangunan berkelanjutan sebelum memperbarui peraturan yang akan disahkan. Selain itu, Akmal juga sangat berharap melalui kerja sama ini, lembaga independen terkait dapat mengadopsi langkah-langkah tata kelola yang komprehensif untuk mendukung realisasi rencana prioritas nasional seperti yang diramalkan oleh Presiden Jokovy, sehingga dapat meningkatkan kekompakan daerah dan mempercepat. investasi.

“Kami berharap dapat menggunakan indikator dan rencana antardepartemen yang lebih komprehensif dengan menggabungkan badan hukum independen dengan proses evaluasi administrasi pemerintahan, katanya:” Di tingkat provinsi / daerah dan kota, koordinasi bisa lebih mudah. . Mengenai keikutsertaan badan hukum independen, hal ini juga sejalan dengan amanat dan peraturan Peru, khususnya: Dokumen No. 23 tahun 2014, tentang peraturan pemerintah daerah No. 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi pemerintahan daerah; dan 2002 Nomor 18 Permendagri Pasal 27 Ayat 3, Peraturan Nomor 18 Tahun 2019 (Tentang Pelaporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah, yang mengatur bahwa tim nasional yang menilai kinerja penyelenggara dapat dibantu oleh badan hukum yang independen. Oleh karena itu. , Jika saat ini perilaku kita memenuhi persyaratan hukum dalam undang-undang. Ia mengatakan, Kemendgari (Kemendgari) menilai penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi sudah berjalan lebih dari 10 tahun sejak 2009. Melalui evaluasi tersebut, Kami bermaksud untuk menggunakan apa yang kami sebut sebagai key performance indicator, jelasnya.

Selanjutnya, dua aspek utama dari kinerja adalah direktur daerah dan aspek pembuatan kebijakan DPRD dan manajemen kebijakan yang dilaksanakan oleh badan organisasi daerah Aspek. Sesuai dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah juga akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk meninjau tingkat penyelenggara pemerintah provinsi / daerah, dan kota. Evaluasi kepala daerah, DPRD, dan organisasi instansi daerah. Namun demikian, mereka menilai Tindakan tidak dapat dilakukan di ranah masyarakat dan pengambil kebijakan lainnya. -Tak kalah pentingnya, kemitraan ini telah mengembangkan Tata Kelola Indonesia (IGI), serangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur tata kelola, sejak 2007 “Kemitraan Pembaruan Tata Pemerintahan” diluncurkan, yang juga memecahkan berbagai masalah pembangunan pemerintahan di negara ini.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian juga memberikan arahan atas hasil evaluasi kinerja Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD) yang melibatkan masyarakat sipil agar evaluasi tersebut lebih obyektif. Ia menjelaskan: “Berapa banyak parpol yang masih melobi untuk mencapai hasil yang baik. Ini yang menurutnya pentingnya lembaga independen untuk memperkuat integritas, agar kita bisa lebih akuntabel terhadap hasilnya.” (*)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *