TRIBUNNEWS.COM-Kelompok kerja percepatan penanganan Covid-19 mengatakan dalam keterangannya, Kamis (25/6/2020), 112 daerah dan kota telah terdaftar sebagai ruang hijau.

“Ini adalah area hijau atau tidak terpengaruh, yang berarti tidak ada kasus COVID-19 atau tidak ada kasus yang tercatat, tetapi tidak ada kasus selama 4 minggu dan sudah 100% sembuh,” pakar Satgas Nasional Ketua tim Profesor Wiku Bakti Bawono Adisasmito ada di Covid19.go.id. Mengutip situs resminya-Beberapa daerah di Indonesia sudah masuk zona hijau, dan Doni Munardo dari Covid-19, Ketua Pokja Nasional Manajemen Nasional, mengesahkan pembukaan kembali pariwisata di kawasan dengan zona hijau dan kuning.

Doni mengatakan, pembukaan jurusan harus melibatkan berbagai tokoh masyarakat, budayawan dan kepercayaan agama. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas setelah kebijakan tersebut dikeluarkan.

Selain industri pariwisata, sektor pendidikan semakin berkeinginan untuk kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan pedoman pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru dan saat pandemi Covid -19. Dan budaya nomor 01 / KB / 2020, Menteri Agama nomor 2020, Menteri Kesehatan nomor HK.03.01 / Menkes / 363/2020, Menteri Dalam Negeri nomor 440-882 tahun 2020. Menurut peraturan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terlibat dalam berbagai aspek terkait, seperti pokja percepatan pengelolaan Covid-19, PMK, BNPB dan X Departemen Koordinasi XPR RI. Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjelaskan bahwa regulasi selalu mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua orang. -Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan: “Prinsip mengeluarkan kebijakan pendidikan selama pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, guru, pendidik, keluarga dan masyarakat. -Nadiem Makarim menambahkan tahun ajaran 2020/2021 PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah akan selalu dimulai pada Juli 2020. Namun dia mencontohkan, pembelajaran tatap muka hanya perlu dan menunjukkan bahwa pada 15 Juni 2020, akan ada 94% siswa di area kuning, oranye dan merah. Sisa 6% siswa berada di area hijau.

Meski mengizinkan pembelajaran tatap muka di area hijau, Nadim menegaskan bahwa semua pihak harus memperhatikan prosedur kesehatan dengan serius. Ia mengatakan: “Di zona hijau, kami mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi harus ada kesepakatan yang sangat ketat.” – Nadiem menjelaskan bahwa untuk satuan pendidikan yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka, syarat utamanya adalah sekolah harus ditempatkan di zona hijau. Adapun syarat kedua harus mendapat izin dari pemerintah daerah.

“Syarat kedua adalah izin dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah atau Kementerian Agama.” Bahwa dinas pendidikan atau sekolah harus memenuhi daftar pembelajaran untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Syarat keempat, otorisasi dari orang tua agar anaknya bisa belajar tatap muka. Nadiem menjelaskan, jika salah satu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, tidak ada izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, persyaratan tersebut mutlak bisa dicapai.

“Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka siswa tersebut akan melanjutkan studi di rumah,” kata Nadim. — Selain itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Universitas Semarang Budiyono mengimbau bahwa meskipun berada di kawasan hijau, setiap orang tetap harus menerapkan dan melaksanakan prosedur kesehatan yang berlaku. Menyediakan secara terus menerus agar masyarakat tidak mengira bahwa standar baru berarti tidak ada kesepakatan kesehatan untuk benar-benar gratis. “.

Penulis: Dea Duta Aulia / Edit: Dana Delani

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *